Samarinda, Rismedia.co — Kasus kekerasan terhadap anak yang kembali mencuat di Samarinda mendorong DPRD Kota Samarinda mengambil sikap tegas. Melalui Komisi IV, lembaga legislatif ini menuntut dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh panti asuhan yang beroperasi di wilayah kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, menegaskan bahwa panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman dan memberi rasa perlindungan bagi anak-anak. Namun kenyataannya, justru sebagian menjadi sumber penderitaan baru bagi mereka.
“Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber trauma bagi sebagian anak. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Yakob, Jumat (27/6)
Yakob mendesak Dinas Sosial Kota Samarinda untuk segera melakukan langkah-langkah konkret, termasuk peninjauan ulang terhadap izin operasional, kondisi sarana prasarana, hingga kualitas dan kompetensi para pengasuh.
Selain aspek kelembagaan, ia juga menyoroti pentingnya sistem pelaporan kekerasan yang lebih mudah diakses, ramah anak, dan menjamin keamanan pelapor. Hal ini dinilai penting agar korban dapat berbicara tanpa rasa takut atau tekanan.
“Kami di Komisi IV siap mendorong kebijakan dan anggaran yang mendukung perlindungan anak. Edukasi dan pengawasan akan terus kami kuatkan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menginisiasi pertemuan lintas sektor yang melibatkan dinas teknis terkait, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak. Tujuannya, membangun sistem perlindungan yang tidak hanya merespons ketika kasus terjadi, tetapi mampu mencegahnya sejak dini.
Langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD Samarinda dalam memperkuat peran pengawasan dan menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkelanjutan. (adv/syf)
