Rilismedia.co Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Terkait Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, Pemerikasaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Rapat Koordinasi (Rakor) ini diikuti secara virtual di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Senin (17/3/2025).
Kepala dinas PU Wiyono, kepala dinas DLHK Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana, serta sejumlah perwakilan OPD terkait ikut hadir di rapat ini.
Rakor kali ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta dihadiri sejumlah menteri dan dirjen terkait. Selain itu, Rakor ini juga diikuti secara virtual semua pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/ kota.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar mengakselerasi program prioritas nasional, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang memerlukan dukungan penuh dari semua kepala daerah.
Kata Bima, keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada sejumlah faktor utama.
Pertama yakni instruksi kepala daerah yang jelas supaya semua jajaran pemda dapat bergerak serentak.
Kedua yakni penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk juga kepala desa dan lurah.
Ketiga yakni adanya alokasi anggaran yang memadai.
“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” ujar Bima
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan PKG sebagai program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan tanggal 10 Februari lalu serta ditargetkan menjangkau semua lapisan masyarakat.
PKG meliputi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia.
Dirinya mengatakan ada 2 mekanisme utama pada pelaksanaan PKG yang sedang dilakukan.
“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” tutur Budi.
Asissten I Akhmad Taufik Hidayat ditemui setelah ikut rakor, mengatakan Pemkab Kukar siap mendukung seluruh program terkait 5 kementerian seperti yang disampaikan di rakor ini.
Tentang program kesehatan masyarakat yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Pemkab Kukar siap untuk melakukan percepatan kegiatan ini dengan menggunakan APBD serta DAK yang ada.
Memastikan pelaksanaan PKG dapar berjalan lancar maka akan dilakukan peninjauan ke Puskesmas- Puskesmas maupun pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu juga menyediakan tenaga / SDM yang terampil, berdasarkan pada arahan.
“Jadi yang disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah / kabupaten khususnya dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan, dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar prosentasenya meningkat” tuturnya.
Tentang program 3 juta rumah bersubsidi, Taufik mengatakan Pemkab Kukar akan menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat, terlebih akan menginventarisir tanah maupun lahan yang akan dipakai.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini” tandasnya
