Rilismedia.co – Samarinda. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan bahwa proses efisiensi anggaran di Kota Tepian masih dalam tahap kajian. Salah satu tantangan utama dalam implementasinya adalah perlunya pemaparan dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rencana pemangkasan anggaran.
Menurut Helmi, efisiensi ini akan difokuskan pada pengurangan anggaran perjalanan dinas dan belanja operasional rutin. Namun, hingga saat ini, DPRD belum menerima rincian pemangkasan yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD.
“Kami meminta pemerintah, yang memiliki data lengkap, untuk segera menjelaskan bagaimana teknis efisiensinya. Ada 30 OPD yang terlibat, termasuk DPRD sendiri,” ujar Helmi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkot Samarinda dan DPRD, khususnya melalui Komisi II sebagai leading sector dalam pembahasan anggaran. Dengan begitu, semua pihak dapat memahami skema efisiensi sebelum memasuki tahap finalisasi.
“Dalam dua hari ke depan, pembahasan ini akan mulai digelar. Dana hasil efisiensi nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, dan rinciannya akan segera disampaikan,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda memperkirakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan dapat mencapai Rp75 miliar. Pemangkasan ini meliputi pengurangan 50 persen anggaran perjalanan dinas serta pengurangan 20 persen anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) yang dinilai masih bisa dihemat.
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,98 triliun, setelah mendapat persetujuan dari DPRD dan Pemkot Samarinda.
Efisiensi anggaran ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan seluruh instansi untuk melakukan penghematan guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
DPRD Samarinda memastikan akan mengawal ketat proses efisiensi ini agar pemangkasan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengganggu program prioritas pembangunan daerah. (syf)
