Rilismedia.co – Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya revisi Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Bencana guna mengurangi potensi dan risiko bencana di Kota Samarinda. Menurutnya, pemaparan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di kota ini masih berada pada level menengah hingga tinggi, terutama dari ancaman banjir, longsor, dan kebakaran hutan.
“Jika Perda ini disempurnakan, kita berharap bisa menekan risiko bencana di Samarinda. Dengan begitu, kejadian bencana dapat diminimalisir di masa depan,” ujar Abdul Rohim pada Sabtu (8/3/2025).
BPBD Samarinda telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah dengan risiko bencana tinggi, baik dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Beberapa wilayah tersebut saat ini sudah menjadi kawasan permukiman, meskipun hasil pemetaan menunjukkan tingkat risiko yang signifikan. Oleh karena itu, revisi Perda ini diharapkan dapat mengatur secara lebih ketat pembangunan di daerah rawan bencana.
“Misalnya, di daerah yang sudah dipetakan BPBD sebagai rawan longsor atau banjir, seharusnya tidak diperbolehkan untuk permukiman. Jika ada pihak yang tetap membangun di kawasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Ini demi mendisiplinkan masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan yang ada,” tegas Abdul Rohim.
Ia juga menyoroti dampak besar yang ditimbulkan jika terjadi bencana. Menurutnya, bukan hanya masyarakat yang akan dirugikan, tetapi juga pemerintah dan berbagai pihak lainnya yang harus mengalokasikan sumber daya besar untuk penanganan pasca-bencana. Oleh karena itu, ia mengimbau agar penerapan aturan mengenai kawasan rawan bencana dilakukan secara disiplin demi mengurangi potensi kerugian di masa mendatang.
DPRD Samarinda bersama BPBD dan pihak terkait akan terus mengkaji revisi Perda ini agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat serta menciptakan sistem mitigasi bencana yang lebih efektif. (syf)
