Rilismedia.co – Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar, bereaksi keras terhadap dugaan mobilisasi Para Ketua RT dengan motif kepentingan politik pribadi.
Ia menyatakan, bahwa tindakan semacam itu, meskipun tidak jarang terjadi, seharusnya tidak dibiarkan karena bertentangan dengan etika politik.
Dalam video yang menjadi asal usul isu tersebut, pejabat berinisial (ND) terlihat mengundang sejumlah besar Ketua RT dalam acara Refleksi Akhir Tahun di Convention Hall Sempaja pada 23 Desember 2023.
Dalam video itu pula, (ND) menyampaikan progres bantuan dana kepada seluruh RT, dengan klaim setiap RT berhak menerima minimal Rp 100 juta per tahun untuk pemberdayaan masyarakat.
Politikus PDIP itu menegaskan bahwa media seharusnya tidak ragu untuk menyebutkan nama pejabat yang terlibat jika penelusuran sudah valid dan konkret.
“Ya kita mencatat bahwa mobilisasi suara seperti ini bukanlah hal baru, bahkan sudah terjadi di tingkat nasional. Meskipun hal tersebut mungkin melanggar etika politik dan aturan, ia menekankan bahwa situasi serupa mungkin terjadi di daerah-daerah,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda ini juga mengungkapkan bahwa beberapa RT di Palaran telah diberhentikan, dengan alasan bahwa mereka merupakan pengurus partai politik.
“Ya kita menduga pemberhentian tersebut dilakukan dengan cara mencari alasan tertentu,” bebernya.
Anhar menyatakan bahwa dirinya ikut menelusuri status RT-RT yang diberhentikan tersebut, dan menemukan bahwa beberapa di antaranya terdaftar sebagai pengurus partai politik dan calon legislatif (caleg).
Ia menegaskan perlunya transparansi dan pilihan bagi RT-RT tersebut, serta menyinggung soal regulasi yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) bukan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Kita berharap adanya klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari polemik yang lebih besar,” pungkasnya. (Sabarno/adv)
