Muhammad Hidayat: Penataan PPPK Harus Lihat Jarak dan Beban Kerja, Bukan Hanya Formasi

KUTAI KARTANEGARA, Rilismedia.co – Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi persoalan jarak domisili dan beban kerja. Sejumlah pegawai hasil optimalisasi ditempatkan jauh dari tempat tinggal sehingga harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk menjalankan tugas.

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya membebani biaya hidup, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan pegawai. Penataan PPPK karena itu perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, hingga jarak domisili.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi I DPRD Kukar Muhammad Hidayat mengatakan penempatan pegawai tidak bisa hanya mengacu pada formasi yang tersedia. Menurutnya, penyesuaian penempatan dimungkinkan apabila terdapat kebutuhan wilayah dan rekomendasi dari kepala daerah.

“Penempatan PPPK ini sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dan penempatan itu bisa diganti jika ada rekomendasi dari Bupati Kukar,” kata Hidayat, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, DPRD telah mendampingi para pegawai melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan harapan terkait penempatan tugas yang lebih manusiawi dan sesuai domisili.

Hidayat menilai, Kukar memiliki 20 kecamatan dengan jarak antarkecamatan yang sangat jauh. Karena itu, penempatan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan transportasi.

“Mengingat nih Kutai Kartanegara tentu berbeda dengan Samarinda ya dengan Balikpapan. Ini Kukar terdiri dari 20 kecamatan,” ujarnya.

Ia mencontohkan pegawai yang berdomisili di Tenggarong tetapi ditempatkan di Anggana sehingga harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Dalam kondisi tertentu, penempatan di wilayah yang lebih dekat seperti Tenggarong Seberang dapat menjadi alternatif apabila sesuai kebutuhan organisasi.

DPRD juga mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar segera menyelesaikan pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar penataan. Pemetaan tersebut ditargetkan rampung hingga akhir November 2026.

Hidayat berharap pemerintah daerah tidak menunda penyelesaian persoalan ini karena pegawai membutuhkan kepastian penempatan untuk merencanakan kehidupan dan pekerjaannya.

“Kami di DPRD berkomitmen mengawal persoalan ini hingga ada penyelesaian konkret dari pemerintah daerah,” katanya. (Adv)

Pos terkait