SAMARINDA, rilismedia.co — Ketergantungan terhadap sektor pertambangan bukan satu-satunya jalan untuk menggerakkan perekonomian Kalimantan Timur. Bagi Samarinda, pengembangan pariwisata, kuliner, perhotelan, dan industri justru perlu mendapat perhatian lebih besar karena karakteristik wilayahnya berbeda dengan daerah penghasil tambang.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menilai strategi pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Samarinda, menurut dia, memiliki peluang untuk memperkuat sektor usaha dan jasa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang pendapatan daerah.
Pandangan itu disampaikan Helmi saat menghadiri kegiatan Arusbawah Energy Forum 2026 di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Sabtu (10/10).
Dalam forum yang membahas persoalan energi dan manfaatnya bagi daerah tersebut, Helmi menekankan pentingnya mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi Samarinda. Penguatan usaha mikro dan makro, pariwisata, kuliner, perhotelan, hingga industri menjadi sejumlah sektor yang dinilai layak dikembangkan.
Menurutnya, kondisi Samarinda tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur yang memiliki potensi pertambangan lebih besar. Perbedaan itu menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda pula.
Bagi Samarinda, memperluas aktivitas ekonomi di luar sektor ekstraktif menjadi salah satu pilihan untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, investasi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha agar potensi yang ada dapat memberikan manfaat nyata.
Penguatan ekonomi non-tambang menjadi penting di tengah kebutuhan daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, dan industri dapat membuka ruang bagi pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta perputaran uang di tingkat lokal.
Meski demikian, pengembangan sektor-sektor tersebut tidak cukup hanya melalui penetapan program. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kemudahan berusaha, infrastruktur pendukung, promosi investasi, dan kemampuan usaha lokal bersaing di pasar.
Dari sisi kebijakan, DPRD memiliki peran dalam mengawal penganggaran dan pengawasan agar program pembangunan memberikan dukungan yang sesuai bagi kegiatan ekonomi produktif.
Tantangan lainnya adalah memastikan pertumbuhan usaha turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan aktivitas ekonomi perlu diikuti terbukanya kesempatan kerja dan bertambahnya kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan daerah.
Selain arah pembangunan ekonomi, Helmi menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang masih dikeluhkan masyarakat Samarinda.
Ia berharap forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sektor energi dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mendorong perbaikan penyaluran BBM.
Ketersediaan energi memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Antrean dan distribusi yang tidak lancar berpotensi mengganggu mobilitas warga maupun operasional usaha, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah, pihak terkait, dan badan usaha penyalur.
Karena itu, pembahasan mengenai energi tidak hanya menyangkut potensi sumber daya alam, tetapi juga bagaimana pasokan dan distribusinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Di luar persoalan ekonomi dan energi, Helmi turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko kebakaran.
Ia meminta warga menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu api, termasuk membakar sampah sembarangan. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di kawasan permukiman padat dan wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
Helmi turut menyinggung peristiwa kebakaran di wilayah Kutai Kartanegara yang menghanguskan sejumlah rumah. Ia menyampaikan rencana untuk meninjau lokasi kejadian tersebut.
Adapun langkah penanganan lebih lanjut di Samarinda, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi dan perkembangan situasi di lapangan. Koordinasi pemerintah menjadi penting agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan penanganan.
Pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan masyarakat, selain kesiapan pemerintah dan petugas dalam melakukan penanganan. Kesadaran menjaga lingkungan serta menghindari aktivitas yang berisiko menjadi bagian penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran.
Dua persoalan yang disoroti Helmi tersebut memiliki kebutuhan penanganan berbeda. Penguatan ekonomi memerlukan perencanaan dan kebijakan jangka panjang, sedangkan pencegahan kebakaran menuntut kewaspadaan serta tindakan nyata dari masyarakat dan pemerintah.
