TENGGARONG, Rilismedia.co – Ikan memiliki peran penting sebagai sumber protein hewani yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, termasuk anak-anak. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh secara optimal apabila ikan tersedia dalam jumlah memadai, memiliki kualitas yang baik, dan aman untuk dikonsumsi.
Di sinilah sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan program pemenuhan gizi, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Perizinan Pengelolaan TPI dan Pengendali Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara (DKP Kukar), Asli Husaini, mengatakan kegiatan pengawasan yang dilakukan instansinya berkaitan erat dengan upaya menjaga ketersediaan sumber protein ikan yang berkualitas.
Menurutnya, dukungan terhadap program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada pihak yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan. Kualitas bahan pangan yang berasal dari sektor produksi juga perlu diperhatikan sejak awal.
“Iya, karena untuk penyediaan protein hewani yang berasal dari ikan itu merupakan tugas dan fungsi kami untuk menyediakan sumber protein dari ikan,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (12/10).
Asli menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan memiliki mata rantai kegiatan yang saling berkaitan. Nelayan berperan dalam menghasilkan tangkapan, pembudidaya menyediakan ikan dari kegiatan budidaya, sedangkan pelaku usaha pengolahan mengolah hasil perikanan menjadi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di antara seluruh proses tersebut, pengawasan diperlukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari perlindungan sumber daya ikan, penerapan praktik budidaya yang baik, hingga pencegahan penggunaan bahan berbahaya dalam pengolahan hasil perikanan.
Karena itu, DKP Kukar tidak hanya berfokus pada kelancaran aktivitas usaha, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.
Asli mencontohkan, pengawasan terhadap budidaya mencakup perhatian pada penggunaan pakan dan obat-obatan ikan. Sementara pada sektor pengolahan, petugas perlu memastikan pelaku usaha tidak menggunakan bahan yang dilarang demi mempertahankan tampilan atau daya simpan produk.
“Yang kita khawatirkan itu mereka memproduksi pangan tetapi tidak berkualitas atau mengandung bahan-bahan yang tidak diperkenankan dan itu menjadi permasalahan kesehatan,” katanya.
Pengawasan juga berkaitan dengan kelestarian sumber daya ikan. Praktik penangkapan yang merusak, seperti penggunaan setrum, dapat mengganggu keberlanjutan populasi ikan dan ekosistem perairan. Jika sumber daya ikan terus menurun, ketersediaan bahan pangan dari sektor perikanan pun berpotensi terdampak.
Sebaliknya, apabila sumber daya ikan terjaga dan usaha budidaya berjalan sesuai kaidah, sektor perikanan memiliki peluang lebih besar untuk menopang pasokan ikan secara berkelanjutan.
Asli menilai, hubungan antara pengawasan perikanan dan ketahanan pangan perlu dipahami sebagai satu kesatuan. Produksi yang baik harus didukung sumber daya yang lestari, proses pengolahan yang benar, serta mutu produk yang terjaga hingga dikonsumsi masyarakat.
Menurutnya, upaya tersebut juga sejalan dengan cita-cita menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Ujung dari kegiatan pengawasan ini ada keamanan pangan. Setelah pangannya aman, berarti nanti kita menuju ke ketahanan pangan,” jelasnya.
Terkait Program MBG, Asli menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dalam penyediaan sumber protein hewani dari ikan. Produk tersebut berasal dari kegiatan para pelaku usaha perikanan yang perlu menjalankan proses produksi sesuai ketentuan.
“Itu sebenarnya tegak lurus dengan Program MBG, karena penyedia protein untuk Program MBG itu asalnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya.
Meski demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap program pemenuhan gizi perlu didukung oleh ketersediaan pasokan, kualitas produk, serta mekanisme pengadaan dan distribusi yang memenuhi persyaratan.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, DKP Kukar berharap kegiatan perikanan dapat menghasilkan produk yang tidak hanya mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketersediaan pangan yang aman dan bermutu.
Pada akhirnya, menjaga sumber daya ikan dan kualitas hasil perikanan bukan semata-mata urusan sektor usaha. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar lebih luas untuk mendukung ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan pembangunan generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
