Rilismedia.co — Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto, memimpin rapat strategis bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Mohamad Tonny Harjono, di Ruang Palapa Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (26/5/2026) lalu.
Pertemuan tersebut membahas percepatan penataan dan pengamanan aset pertahanan yang berada di wilayah operasional TNI Angkatan Udara.
Rapat yang turut dihadiri jajaran pejabat Kementerian Pertahanan dan TNI tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna menyelesaikan berbagai persoalan aset strategis negara, mulai dari penertiban administrasi pertanahan, percepatan sertifikasi lahan, hingga pengamanan aset negara dari potensi sengketa dan penguasaan pihak lain.
Dalam forum tersebut, masing-masing instansi memaparkan perkembangan terkini terkait penanganan aset pertahanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun sosial kemasyarakatan. Hasil pemaparan tersebut menjadi dasar untuk menyusun langkah penyelesaian yang lebih komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Wamenhan menegaskan bahwa pengelolaan aset pertahanan harus dilakukan secara cermat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, proses penataan aset juga harus memperhatikan stabilitas sosial masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan maupun konflik di lapangan.
Menurut Wamenhan, sinergi antara Kemhan, ATR/BPN, TNI AU, dan instansi terkait menjadi faktor kunci dalam memastikan seluruh proses penataan aset berjalan efektif, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan program penertiban aset negara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset strategis nasional sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertahanan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung percepatan sertifikasi dan pengamanan aset pertahanan bersama ATR/BPN dan TNI AU. Langkah tersebut juga mencakup pengawalan proses transisi pengelolaan lahan agar berlangsung tertib, transparan, dan mampu meminimalkan potensi sengketa hukum maupun gejolak sosial di masyarakat.
Menutup pertemuan, Wamenhan menekankan pentingnya menjaga soliditas, kesamaan persepsi, dan komitmen bersama antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan aset strategis negara. Ia berharap seluruh kesepakatan yang telah dicapai dapat segera ditindaklanjuti secara profesional dan terukur demi terwujudnya kepastian hukum, optimalisasi aset pertahanan, serta dukungan terhadap pembangunan nasional dan kepentingan pertahanan negara.
