Rilismedia.co – Pemerintah mulai tancap gas memburu target swasembada energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik dan ketidakpastian geopolitik global yang memengaruhi pasokan migas dunia.
Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, pemerintah kini membuka peluang investasi lebih besar di sektor minyak dan gas bumi dengan melelang sejumlah Wilayah Kerja (WK) Migas potensial di berbagai daerah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendongkrak produksi minyak nasional hingga 900 ribu sampai 1 juta barel per hari pada 2029.
“Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh (ikut). Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silahkan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara,” ujar Bahlil saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).
Hingga Mei 2026, pemerintah telah mengidentifikasi 118 Wilayah Kerja Migas potensial. Dari jumlah tersebut, 43 wilayah masih berada pada tahap studi bersama, 50 wilayah masuk tahap penawaran studi dan akuisisi data baru, sedangkan 25 wilayah lainnya telah resmi ditandatangani.
Delapan di antaranya merupakan hasil lelang 2025, yakni WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.
Wilayah-wilayah tersebut tersebar di Sumatera Selatan, Papua Barat, Laut Andaman, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan dengan total potensi sumber daya mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 trillion cubic feet (TCF) gas.
Pemerintah mencatat total komitmen investasi awal dari delapan WK tersebut mencapai 57,95 juta dolar AS dengan bonus tanda tangan sebesar 3,15 juta dolar AS.
Bahlil menyebut tingginya minat investor terhadap sektor migas Indonesia menjadi sinyal positif bagi upaya penemuan cadangan energi baru dan peningkatan produksi nasional.
Menurutnya, investasi migas bukan hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
Karena itu, Bahlil meminta agar pengusaha daerah turut dilibatkan dalam proyek-proyek migas di wilayah masing-masing, selama memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai.
“Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengingatkan pentingnya percepatan birokrasi di sektor hulu migas. Bahlil meminta seluruh pihak, termasuk SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), memperkuat kolaborasi agar investasi tidak terhambat proses administratif.
“Saya minta jangan lagi diperlambat investor di KKKS. Di hulu migas ini resikonya besar, jangan dipersulit, harus dipermudah. Tapi kalau pengusahanya sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tapi dia dalam implementasinya masih aneh-aneh, artinya perlu diluruskan,” tegas Bahlil.
Ia menekankan percepatan proyek migas menjadi kunci untuk mewujudkan target ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika energi global.
