Samarinda — Di tengah teriknya siang, Selasa (17/3/2026), suasana di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda tampak tidak biasa. Sekitar enam orang yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Hukum (IMPERIUM) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa. Jumlahnya kecil, namun isu yang mereka bawa jauh dari kata sepele.
Dipimpin oleh Anhar selaku koordinator lapangan, massa aksi mulai berkumpul sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Yos Sudarso. Aksi dibuka dengan pembakaran ban bekas tepat di depan pagar kantor KSOP sebuah simbol perlawanan yang kerap digunakan untuk menarik perhatian publik dan otoritas.
Namun, lebih dari sekadar simbol, narasi yang dibangun dalam aksi ini mengarah pada dugaan persoalan serius di sektor kepelabuhanan, khususnya terkait aktivitas bongkar muat batu bara di aliran Sungai Mahakam.
Dugaan Pembiaran Sistemik
Dalam orasinya, massa menyoroti indikasi adanya aktivitas bongkar muat batu bara ilegal yang diduga berlangsung melalui sejumlah jetty dengan legalitas yang dipertanyakan. Salah satu yang disorot adalah Jetty Pendingin, yang disebut-sebut masih beroperasi meskipun status izinnya belum jelas.
Isu ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana fungsi pengawasan KSOP berjalan? Ataukah justru terdapat pembiaran terhadap praktik-praktik yang diduga melanggar hukum?
IMPERIUM menilai, kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan berpotensi mengarah pada pola pembiaran sistemik yang merugikan tata kelola sumber daya alam.
Bayang-Bayang Dugaan Suap Rp36 Miliar
Kecurigaan publik semakin menguat dengan mencuatnya dugaan kasus suap senilai Rp36 miliar yang menyeret nama instansi KSOP Samarinda. Hingga saat ini, perkembangan penanganan kasus tersebut dinilai belum transparan.
Alih-alih memberikan kejelasan, langkah administratif berupa cuti jabatan terhadap Kepala KSOP Samarinda justru memantik spekulasi baru. Bagi massa aksi, kebijakan tersebut dinilai tidak menyentuh substansi persoalan, bahkan terkesan sebagai upaya “pendinginan” isu.
“Jika ini terus dibiarkan, Sungai Mahakam bisa menjadi jalur empuk mafia sumber daya alam,” demikian salah satu pernyataan dalam orasi.
Menagih Komitmen Penegakan Hukum
Dalam aksinya, IMPERIUM mengajukan empat tuntutan utama, di antaranya mendesak Kementerian Perhubungan mencopot Kepala KSOP Samarinda, menghentikan operasional jetty ilegal, serta meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membuka secara transparan penanganan dugaan kasus suap.
Mereka juga mendorong adanya pengusutan lebih dalam terkait kemungkinan praktik korupsi yang bersifat sistemik, terutama yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat batu bara di wilayah pengawasan KSOP.
Aksi ini merujuk pada sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Aksi Kecil, Efek Opini Besar
Aksi berakhir sekitar pukul 11.57 Wita dalam keadaan tertib. Massa membubarkan diri tanpa insiden lanjutan. Namun, di balik durasi yang singkat dan jumlah peserta yang terbatas, terdapat strategi yang tampak jelas: membangun tekanan opini publik.
Gerakan ini dinilai lebih menekankan pada penguatan narasi isu hukum dan dugaan korupsi melalui media, dibanding mobilisasi massa dalam jumlah besar. Pembakaran ban dan pemilihan lokasi aksi menjadi bagian dari upaya simbolik untuk menarik perhatian.
Perlu Respons Konkret
Catatan penting dari aksi ini adalah munculnya mosi tidak percaya terhadap langkah administratif yang telah diambil terkait pimpinan KSOP Samarinda. Di sisi lain, terdapat dorongan agar aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan bersinergi dalam menertibkan jetty ilegal.
Tanpa langkah konkret dan transparansi, narasi yang berkembang berpotensi semakin liar dan kepercayaan publik bisa terus tergerus.
Aksi IMPERIUM mungkin hanya diikuti segelintir orang. Namun, isu yang mereka angkat membuka ruang pertanyaan besar: ada apa sebenarnya di balik lalu lintas batu bara di Sungai Mahakam?
