Rilismedia.co — Kondisi fiskal Pemerintah Kota Samarinda diproyeksikan mengalami tekanan serius pada awal 2026. Hal ini dipicu oleh potensi pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat serta meningkatnya beban pembiayaan sektor kesehatan yang harus ditanggung daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi pendapatan tahun 2025 tercatat sebesar Rp5,02 triliun dari target Rp5,51 triliun. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan, kondisi tersebut belum cukup untuk menutup berbagai kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Dr Sani Bin Husain, menegaskan bahwa situasi ini harus disikapi dengan langkah efisiensi yang nyata, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
“Bersama Walikota saya di Komisi II terus berusaha sekuat tenaga menjaga agar fungsi fungsi pemerintahan berjalan dgn maksimal walau dgn dukungan dana minimalis,” ujarnya.
Tekanan fiskal semakin bertambah dengan adanya kebijakan pengembalian tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah kota. Kebijakan ini berdampak pada bertambahnya beban APBD Samarinda untuk menanggung biaya kesehatan puluhan ribu warga.
Di sisi lain, Pemerintah Kota juga mulai melakukan pembatasan belanja pegawai serta pengurangan anggaran sejumlah program sebagai langkah penyesuaian.
Dr Sani menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh belanja daerah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Saya akan mengawasi semua belanja kegiatan di kota Samarinda dgn super cermat sesuai dengan kewenangan yg diberikan Undang Undang No.23 tahun 2014 kepada saya. Dan jika nanti ditemukan hal hal yang tidak sesuai maka akan kita jalankan mekanisme sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya efektivitas program pemerintah di tengah keterbatasan anggaran, sejalan dengan semangat efisiensi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dikondisi seperti saat ini kita perlu betul-betul memperhitungkan efektifitas program program kita dalam rangka mewujudkan semangat efesiensi daerah dari Bapak Walikota dalam rangka mewujudkan Good governance di kota Samarinda,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak melukai kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak.
“Dan yang paling utama kita jangan sampai melukai hati masyarakat sebagai pembayar pajak utama kita dengan kegiatan yg tdk efektif, apalagi terkesan menghambur hamburkan uang daerah,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya pengendalian inflasi agar tetap berada di bawah 2,8 persen secara tahunan (year on year).
“Pekerjaan kedepan sangat berat, kita harus menjaga nilai inflasi year on year terkendali tetap dibawah 2, 8 % agar harga harga dipasar tetap terjangkau, program program kita kedepan harus memberi nilai tambah khususnya disektor UMKM,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dr Sani mengingatkan seluruh pejabat daerah agar fokus bekerja di tengah kondisi fiskal yang menantang.
“Singkatnya kedepan kita perlu kerja keras jadi para pejabat daerah jangan banyak gaya.”
