Rilismedia.co – Pemerintah masih menyusun dan memfinalisasi skema rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun 2026. Sejumlah aspek tengah dikaji, termasuk kebutuhan formasi di tiap instansi serta penyesuaian dengan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan nasional.
“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,” kata Pras seusai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Pemerintah menyebut hampir seluruh kementerian telah mengajukan kebutuhan pegawai dalam pembahasan awal. Namun, angka pasti formasi belum dapat diumumkan karena proses diskusi masih berjalan dan mempertimbangkan kapasitas anggaran negara.
“Secara umum hampir tadi semua menteri yang hadir sudah menyampaikan kebutuhannya. Tetapi dalam kesempatan pada siang hari ini kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya,” ujar Pras.
Ia menambahkan bahwa penentuan prioritas menjadi faktor utama sebelum menetapkan jumlah akhir rekrutmen. Pemerintah disebut harus memastikan kebijakan tersebut sejalan dengan kemampuan fiskal.
“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal. Contohnya seperti itu,” lanjutnya.
Kementerian PAN-RB sebelumnya telah meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai. Di sisi lain, pemerintah pusat juga melakukan pendataan ASN yang sudah ada untuk menyelaraskan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja aparatur.
“Tapi bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu MenPAN-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu. Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” ujarnya.
Selain membahas skema rekrutmen, pemerintah juga mempertimbangkan pelibatan Kementerian Pertahanan dalam proses pendidikan dan pelatihan calon ASN apabila rekrutmen resmi dibuka. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang dimiliki serta jangkauan yang luas di berbagai daerah.
“Jadi begini, nantinya, nantinya pada saat kita nanti memutuskan untuk melakukan rekrutmen ya, maka kita minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar, nah itu untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kita selenggarakan di Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
