TENGGARONG, Rilismedia.co – Capaian 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga Triwulan III 2026 baru mencapai 63,1 persen. Angka tersebut menjadi perhatian serius Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang meminta jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) mempercepat pemenuhan target melalui pelayanan langsung kepada masyarakat.
Instruksi itu disampaikan Aulia saat memimpin rapat koordinasi evaluasi capaian 12 SPM Kesehatan dan imunisasi 2026 di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kukar, Jumat (30/10).
Aulia menegaskan, pemenuhan SPM kesehatan tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau sekadar mengejar angka dalam laporan. Lebih dari itu, setiap indikator berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Ini nyawa. Ibu hamil, bayi, balita, penderita hipertensi dan diabetes itu ada orangnya di Kukar,” tegasnya.
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah pelayanan kesehatan bagi usia produktif. Capaian yang baru menyentuh 25,4 persen menunjukkan upaya skrining dan deteksi dini penyakit belum berjalan optimal.
Karena itu, Aulia meminta Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh kepala puskesmas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Petugas harus aktif mendatangi warga untuk memastikan pelayanan menjangkau seluruh kelompok sasaran.
“Saya minta Kadis Kesehatan dan semua Kapus turun, jemput bola,” ujarnya.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Aulia mengarahkan tiga langkah strategis. Pertama, memprioritaskan 10 indikator SPM yang belum memenuhi target, terutama pelayanan kesehatan usia produktif, ibu hamil, dan bayi baru lahir.
Kedua, mengintegrasikan pelayanan SPM dengan program imunisasi dan posyandu agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, memperbaiki validasi data berbasis by name by address (BNBA) sehingga sasaran pelayanan lebih akurat dan tidak terjadi penghitungan ganda.
Aulia berharap seluruh arahan tersebut segera diterapkan di setiap puskesmas. Pemerintah daerah menargetkan pemenuhan SPM Kesehatan mencapai 100 persen pada akhir 2026, sesuai target nasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufiddah menjelaskan, berdasarkan data hingga Triwulan III 2026, rata-rata capaian 12 SPM Kesehatan masih berada di angka 63,1 persen.
Ia menyebut pelayanan kesehatan bagi usia produktif menjadi indikator dengan capaian terendah. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran kesehatan, khususnya dalam meningkatkan deteksi dini penyakit tidak menular.
Menurut Ismi, 12 indikator SPM kesehatan memiliki sasaran pelayanan yang luas. Cakupannya tidak hanya menyangkut kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pelayanan bagi masyarakat dengan penyakit menular maupun tidak menular.
Dalam keterangannya sebelumnya, Ismi menyebut sejumlah target yang harus dicapai melalui pelaksanaan SPM, di antaranya menekan angka kematian ibu, kematian bayi, serta prevalensi stunting.
“Yang pasti dari program itu ada target-target, ada indikator yang harus dicapai. Antara lain penurunan kematian ibu, kematian bayi, kemudian penurunan stunting,” kata Ismi.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pelayanan di lapangan melibatkan puskesmas sebagai garda terdepan. Sementara Dinkes bertanggung jawab mengoordinasikan program, menghimpun data, melakukan pemantauan, evaluasi, serta pembinaan terhadap tenaga kesehatan.
“Kami di Dinkes itu melakukan kompilasi data, kemudian melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas dari petugas-petugas,” jelasnya.
Selain SPM, capaian imunisasi juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Hingga periode pelaporan, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tercatat diberikan kepada sekitar 5.890 anak.
Dari 30 indikator imunisasi yang dievaluasi, hanya satu indikator masuk kategori sangat baik, yakni HPV rutin kelas 5 dengan capaian 81,7 persen. Sebanyak 15 indikator berada pada kategori baik dengan capaian 50–80 persen.
Sementara itu, 10 indikator masih membutuhkan percepatan dan empat indikator masuk kategori sangat perlu percepatan karena capaiannya di bawah 30 persen.
Dua indikator yang menjadi perhatian khusus adalah imunisasi DT kelas 1 yang masih tercatat 0 persen dan TD kelas 2 sebesar 2,2 persen.
Rendahnya sejumlah indikator tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara Dinkes, puskesmas, posyandu, dan pihak terkait lainnya. Terutama untuk memastikan kelompok sasaran yang belum mendapatkan pelayanan dapat segera dijangkau.
Percepatan capaian SPM dan imunisasi pun menjadi pekerjaan penting bagi Dinkes Kukar menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memenuhi target angka, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang merata dan sesuai standar.
