Sangatta, rilismedia.com — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Mulyono, menegaskan bahwa Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) bukan program simbolik, tetapi perangkat intervensi berbasis data yang disusun untuk menangani masalah pendidikan paling krusial di Kutim, yakni tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kutim saat ini mencatat lebih dari 13 ribu ATS, angka tertinggi di Kalimantan Timur berdasarkan laporan awal Pusdatin dan verifikasi lapangan.
Kondisi ini menjadi dasar Disdikbud merancang strategi, yang tidak hanya memotret persoalan, tetapi langsung mengurai penyebab yang berbeda di setiap wilayah.
Dalam paparannya pada peluncuran SITISEK di Hotel Royal Victoria, Mulyono menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2025, yang menjadi dasar kerja seluruh unsur pendidikan dan sektor terkait.
“Pendidikan adalah hak paling mendasar, dan selama masih ada ribuan anak yang tidak sekolah, berarti ada hak yang belum terpenuhi. SITISEK dirancang untuk mengintervensi itu secara langsung,” ujarnya.
SITISEK menggabungkan pemetaan berbasis data, pendekatan wilayah, dan koordinasi antarlembaga.
Disdikbud akan mengerahkan tim khusus untuk memvalidasi data ATS di tingkat Desa, mengidentifikasi penyebab utama seperti ekonomi keluarga, jarak sekolah, perpindahan tempat tinggal, hingga kendala administrasi kependudukan.
“Setiap kecamatan memiliki tantangan berbeda, sehingga strategi harus fleksibel dan adaptif. Tidak mungkin satu model dipaksakan untuk seluruh wilayah Kutim,” jelas Mulyono.
Selain itu, Disdikbud menargetkan agar SITISEK dapat direplikasi ke seluruh Kecamatan dan menjadi pola penanganan berkelanjutan.
Program ini mencakup sasaran dari PAUD, hingga remaja usia sekolah menengah yang putus sekolah.
Mulyono optimistis target penurunan ATS dapat dicapai pada akhir 2025 apabila seluruh instansi bergerak serempak.
“Ini kerja besar, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dengan validasi data, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen pemerintah daerah, kita bisa mengembalikan hak pendidikan ribuan anak Kutim,” tandasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/Saif)
