KUTIM, Rilismedia.co — Jalan hauling yang selama ini menjadi nadi kegiatan operasional perusahaan berpeluang menjadi “jembatan” baru bagi mobilitas warga pedalaman. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menjalin koordinasi dengan tiga perusahaan untuk membuka akses jalan khusus tersebut sebagai bagian dari rencana pengoperasian bus perintis.
Pembahasan pemanfaatan jalan hauling berlangsung dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dishub Kutim Poniso Suryo Renggono di Kantor Dishub Kutim, Senin (21/9/2026). Pertemuan melibatkan PT Surya Hutani Jaya, PT Permata Hijau Khatulistiwa (PHK), dan PT Mahakam Persada Sehati (MPS). Sejumlah hal dibicarakan, mulai dari perizinan hingga mekanisme pemanfaatan jalan operasional perusahaan agar dapat dilintasi angkutan penumpang.
Rencana tersebut menjadi salah satu tahapan penting karena sebagian rute bus perintis yang dipersiapkan pemerintah melintasi kawasan konsesi perusahaan. Dua lintasan yang dirancang yakni Samarinda–Muara Bengkal–Muara Ancalong serta Sangatta–Batu Ampar. Karena itu, persetujuan dan koordinasi dengan perusahaan pemegang akses jalan hauling diperlukan sebelum layanan tersebut dapat direalisasikan.
“Kita mengumpulkan seluruh pihak agar masing-masing memiliki peran nyata. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kita berbagi tugas dalam rangka untuk melancarkan program ini,” jelas Poniso.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan program transportasi tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Kerja sama pemerintah dan perusahaan menjadi penting karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap memperhatikan kegiatan operasional yang selama ini berlangsung di jalan hauling.
Pengoperasian bus penumpang pada ruas jalan khusus juga membutuhkan pengaturan secara teknis. Keselamatan perjalanan, pola lalu lintas kendaraan perusahaan dan bus, hingga mekanisme penggunaan jalur menjadi sejumlah aspek yang harus diperhitungkan. Terlebih, karakteristik jalan hauling berbeda dengan jalan umum yang sejak awal dirancang untuk melayani lalu lintas masyarakat.
Koordinasi turut melibatkan Camat Muara Bengkal dan Camat Muara Ancalong. Kehadiran pemerintah kecamatan diharapkan membantu pemerintah daerah memetakan kebutuhan transportasi warga, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan yang nantinya dilewati atau berada di sekitar rute bus perintis.
“Dukungan dari pihak swasta sangat penting karena ruas yang dilalui merupakan jalur operasional perusahaan,” terang Poniso.
Terbukanya akses jalan hauling berpotensi memperluas jangkauan angkutan umum menuju daerah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas. Bus perintis diharapkan dapat menyediakan pilihan perjalanan bagi warga untuk bergerak antarkecamatan maupun menjangkau pusat pelayanan publik dan kegiatan ekonomi dengan akses yang lebih mudah dan biaya terjangkau.
Namun, dukungan awal dari perusahaan belum menjadi akhir dari persiapan. Dishub Kutim masih harus menindaklanjuti hasil rapat koordinasi melalui pembahasan teknis di lapangan. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan bus dapat melintas secara aman sekaligus tidak mengganggu aktivitas perusahaan yang menggunakan jalan yang sama.
Pengaturan lalu lintas menjadi bagian krusial dalam rencana tersebut. Jalan hauling memiliki fungsi dan karakteristik operasional tersendiri sehingga penggunaan bersama dengan kendaraan angkutan penumpang membutuhkan standar keselamatan serta pembagian akses yang jelas. Pemerintah dan perusahaan perlu memastikan kepentingan transportasi publik dapat berjalan berdampingan dengan operasional korporasi.
Rencana bus perintis sekaligus menggambarkan kebutuhan kolaborasi lintas sektor dalam menjawab persoalan konektivitas di pedalaman Kutai Timur.
“Pemerintah daerah berperan menyiapkan layanan transportasi, perusahaan mendukung akses terhadap jalan di kawasan operasional, sementara pemerintah kecamatan menjadi penghubung dalam memetakan kebutuhan warga,” jabarnya.
Dengan adanya dukungan dari tiga perusahaan, rencana pemanfaatan jalan hauling untuk bus perintis kini memasuki tahapan koordinasi yang lebih konkret.
“Penyelesaian aspek teknis, keselamatan dan mekanisme penggunaan jalan menjadi pekerjaan berikutnya agar jalur yang selama ini menopang kegiatan perusahaan dapat sekaligus membuka akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman Kutai Timur,” tutupnya. (Dit/ADV/KUTIM).
