TENGGARONG, Rilismedia.co — Dampak kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan besaran subsidi energi. Namun, pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab mengantisipasi dampak ekonomi yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
Menurut Aulia, salah satu risiko yang perlu diwaspadai ialah kenaikan biaya distribusi barang yang berpotensi berimbas pada harga kebutuhan sehari-hari. Karena itu, stabilitas harga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kebijakan subsidi.
“Besaran subsidi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sementara di daerah, yang perlu kami antisipasi adalah dampak lanjutannya, terutama kemungkinan kenaikan harga barang dan tekanan terhadap kemampuan belanja masyarakat,” kata Aulia.
Ia menegaskan, perlindungan daya beli tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Jika kenaikan biaya energi merembet ke sektor transportasi dan distribusi, harga barang berpotensi ikut terdorong naik.
Situasi tersebut perlu diantisipasi agar beban pengeluaran rumah tangga tidak semakin besar. Terlebih, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan pengeluaran.
Pemkab Kukar juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pendapatan masyarakat. Aulia berharap penyesuaian subsidi tidak menimbulkan tekanan ekonomi berkepanjangan yang berujung pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.
“Yang harus kita jaga adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai perubahan kebijakan subsidi justru memperberat beban rumah tangga dan memperburuk kondisi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Di luar upaya mengendalikan dampak kenaikan harga, Aulia menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran hasil penyesuaian subsidi.
Ia berharap pengurangan belanja subsidi di satu sektor dapat diikuti pengalokasian anggaran untuk bidang lain yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan efisiensi tidak semata-mata mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi juga membuka ruang pembiayaan bagi kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, sektor produktif perlu mendapat perhatian agar anggaran yang tersedia mampu mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, anggaran yang dialihkan bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor produktif. Dengan begitu, kebijakan tersebut tetap memberikan dorongan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Aulia.
Meski demikian, dampak kebijakan pengurangan subsidi terhadap perekonomian daerah akan bergantung pada pelaksanaannya, termasuk bagaimana anggaran dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bagi Kukar, menjaga stabilitas harga dan daya beli perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan pendapatan warga. Pemerintah daerah juga perlu mencermati perkembangan harga kebutuhan pokok serta kondisi ekonomi masyarakat sebagai bagian dari langkah antisipasi.
Aulia menegaskan, Pemkab Kukar akan menjalankan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin timbul akibat perubahan kebijakan subsidi di tingkat nasional.
Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mencegah tekanan ekonomi berkembang menjadi persoalan kesejahteraan yang lebih luas.
