SAMARINDA, Rilismedia.co — Wacana penerapan parkir berlangganan di Kota Samarinda mulai menuai perhatian serius DPRD. Di tengah upaya pemerintah kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan ini diingatkan agar tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa potensi pendapatan dari sektor parkir memang sangat besar. Namun, orientasi kebijakan tidak boleh semata-mata mengejar pemasukan tanpa memperbaiki kualitas layanan.
“Kalau dihitung secara kasar, potensinya bisa tembus ratusan miliar. Bahkan jika hanya sebagian kendaraan yang masuk dalam skema itu, nilainya sudah cukup signifikan,” ujarnya.
Menurut Iswandi, sistem parkir berlangganan secara konsep memang dapat memberikan kepastian pendapatan bagi pemerintah daerah. Meski begitu, ia mengingatkan agar implementasinya tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan di lapangan.
Ia menekankan, masyarakat harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan tersebut, bukan sekadar kewajiban membayar di awal.
“Jangan sampai masyarakat diminta bayar dulu, tapi kondisi di lapangan tidak berubah. Pelayanan harus meningkat, itu yang paling penting,” tegasnya.
DPRD pun meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk membuka secara transparan desain kebijakan parkir berlangganan sebelum diterapkan. Mulai dari titik parkir yang masuk program, sistem pengawasan, hingga jaminan perlindungan bagi pengguna harus dijelaskan secara rinci.
Iswandi juga menyoroti bahwa pengelolaan parkir di Samarinda tidak sepenuhnya berada di bawah pemerintah. Ada sejumlah titik yang dikelola pihak swasta, seperti pusat perbelanjaan dan tempat usaha.
“Harus ada kejelasan batas. Mana yang masuk kewenangan pemerintah, mana yang bukan. Jangan sampai masyarakat bingung di lapangan,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penertiban parkir liar yang selama ini masih menjadi keluhan warga. Menurutnya, kehadiran sistem berlangganan harus mampu menjawab persoalan tersebut.
“Kalau setelah berlangganan masih ada pungutan tambahan atau jukir liar, tentu masyarakat akan mempertanyakan manfaatnya,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD juga mendorong agar dilakukan simulasi menyeluruh sebelum kebijakan dijalankan. Hal ini penting untuk memastikan skema yang diterapkan adil bagi seluruh masyarakat dengan pola aktivitas yang berbeda.
“Harus ada perhitungan yang matang. Jangan sampai warga yang jarang parkir justru ikut terbebani,” pungkasnya.
