SAMARINDA, – Ketergantungan Kalimantan Timur pada ekspor bahan mentah dinilai menjadi titik lemah struktur ekonomi daerah. Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kaltim menegaskan, hilirisasi harus segera dilakukan di daerah agar nilai tambah tidak terus mengalir ke luar.
Ketua BPW HIPKA Kaltim H. Salman Farasi menegaskan, selama ini komoditas unggulan seperti batu bara, minyak dan gas bumi, crude palm oil (CPO), hingga sektor agroindustri masih didominasi ekspor bahan baku tanpa pengolahan lanjutan.
“Yang menjadi persoalan selama ini adalah sebagian besar masih diekspor dalam bentuk barang mentah. Produksinya di Kaltim, tetapi nilai tambahnya justru dinikmati daerah lain,” kata Salman usai pelantikan pengurus BPW HIPKA Kalimantan Timur periode 2025–2030 di Samarinda, Rabu, 17/06/2026.
Menurutnya, sejumlah daerah di luar Pulau Jawa mulai bergerak mengembangkan industri hilir untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas. Sementara Kaltim yang kaya sumber daya alam justru dinilai belum optimal memanfaatkan peluang tersebut.
“Hilirisasi itu bukan hanya bicara industri besar. Ketika dilakukan dari hulu sampai hilir, seluruh rantai ekonomi akan bergerak,” ujarnya.
Salman menilai, hilirisasi akan menciptakan efek berganda yang luas, mulai dari tumbuhnya industri pendukung, sektor jasa, logistik, hingga peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sebagai langkah konkret, HIPKA Kaltim menyiapkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya terkait pembangunan industri hilir yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah.
Salah satu yang disorot adalah konversi energi batu bara menjadi energi alternatif yang dinilai masih sebatas wacana.
“Kita harus memikirkan ekonomi alternatif sejak sekarang. Jangan sampai ketika sektor tertentu turun, dampaknya langsung terasa besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa diversifikasi ekonomi, penurunan sektor pertambangan di masa depan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja di Kaltim.
Selain hilirisasi, HIPKA juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk di sektor pangan.
Salman mencontohkan, kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga menyebabkan biaya logistik tinggi dan harga tidak stabil.
“Kita jauh dari sentra produksi. Kalau tidak ada sistem penyimpanan yang memadai, harga mudah bergejolak dan rantai pasok menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Karena itu, HIPKA mendorong pembangunan fasilitas penyimpanan seperti cold storage untuk menjaga kualitas produk dan stabilitas harga.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan adanya kepastian pasar bagi produk lokal agar pelaku usaha dan petani tidak dirugikan.
“Kita ingin semua pihak memiliki visi yang sama. Kalau ada produksi jagung misalnya, harus ada yang menyerap. Jangan sampai petani rugi karena harga jatuh akibat tidak ada pasar,” katanya.
Dalam konteks tersebut, HIPKA akan mengambil peran sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha, organisasi pengusaha, BUMD, hingga sektor swasta dalam satu ekosistem ekonomi.
Hal itu juga menjadi dasar penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Kita ingin potensi ekonomi daerah ini dikelola oleh pelaku usaha daerah sendiri. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
Selain sektor industri besar, HIPKA Kaltim juga menaruh perhatian pada penguatan UMKM sebagai fondasi ekonomi daerah.
Salman menyebut, pihaknya tengah menyiapkan program digitalisasi UMKM melalui pembangunan basis data terintegrasi yang terhubung dengan sistem pemasaran dan pelatihan.
Menurutnya, pengembangan UMKM harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi permodalan.
“Dalam bisnis ada empat hal yang harus diperkuat, yaitu akses pembiayaan, manajemen usaha, pemasaran, dan produksi. Kalau empat hal itu berjalan, UMKM akan naik kelas,” kata Salman.
HIPKA juga akan mendorong sistem pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil agar mampu berkembang secara konsisten.
Ke depan, organisasi ini akan memposisikan diri sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai akses, mulai dari pembiayaan hingga pasar.
Salman menegaskan, kepengurusan HIPKA periode 2025–2030 tidak ingin berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan fokus pada kerja nyata yang berdampak langsung.
“Kami ingin HIPKA hadir memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Kalau organisasi mampu menghadirkan peluang ekonomi dan bisnis, anggota akan merasakan manfaat langsung dan organisasi juga bisa tumbuh secara mandiri,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan organisasi juga akan dilakukan secara profesional berbasis sistem digital untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Bagi kami, pelantikan bukan akhir, melainkan titik awal untuk bekerja. Yang terpenting adalah tindak lanjut dan program nyata yang bisa dirasakan pelaku usaha di Kaltim,” pungkas Salman.
