Samarinda, Rilismedia.co — Komisi IV DPRD Kota Samarinda melayangkan kritik terhadap laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Meski indikator administratif menunjukkan keberhasilan, masih ditemukan kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan sektor PAUD.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai laporan kinerja tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka capaian, tetapi harus dikaitkan dengan efektivitas penggunaan anggaran dalam menjawab persoalan mendasar.
“Angka keberhasilan itu harus bisa dijelaskan kaitannya dengan penggunaan anggaran. Kami ingin tahu secara rinci, alokasi ratusan miliar itu benar-benar digunakan untuk apa saja setelah dikurangi berbagai pos seperti BOS dan lainnya,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya ketidaksinkronan antara kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan realisasi anggaran di sektor pendidikan dasar, terutama pada layanan PAUD dan pendidikan kesetaraan yang dinilai belum mendapat perhatian memadai.
“Di satu sisi kita bicara wajib belajar 13 tahun, tapi di sisi lain ada sektor yang justru tidak teranggarkan. Ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijelaskan,” tegasnya.
Selain itu, Sri Puji juga mengangkat persoalan tata kelola pendidikan, khususnya dalam proses rekrutmen dan pengawasan kepala sekolah. Ia mengingatkan pentingnya manajemen yang kuat untuk mencegah kejadian yang merugikan, seperti insiden kebakaran sekolah yang pernah terjadi.
“Pengawasan manajerial harus diperketat. Jangan sampai kelalaian dalam pengelolaan, termasuk soal instalasi dan keamanan, berujung pada kerugian besar,” katanya.
Ia juga mendorong adanya kerja sama antara Disdikbud Samarinda dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat layanan pendidikan inklusi, mengingat masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum terakomodasi.
“Masih banyak anak ABK yang kesulitan mengakses pendidikan, baik karena jarak maupun biaya. Kalau kita ingin kualitas pendidikan meningkat, maka pembiayaannya juga harus dipikirkan secara serius,” tambahnya.
Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menekankan pentingnya transparansi data dalam perencanaan anggaran. Ia meminta Disdikbud menyajikan Rencana Kerja (Renja) secara rinci berdasarkan kebutuhan tiap bidang.
“Kami butuh data yang jelas dan terperinci, berapa kebutuhan anggaran di setiap sektor. Dengan begitu, kami bisa memahami dan mengawal prioritas mana yang harus didorong,” ujarnya.
Menurut Riska, keterbukaan data menjadi kunci agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Selama ini kami sering kesulitan karena data yang disajikan belum detail. Akibatnya, ketika muncul masalah di lapangan, penanganannya tidak maksimal,” pungkasnya.
