SAMARINDA, Rilismedia.co — Angka Rp1,3 triliun belum dianggap sebagai batas atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda pada 2027. DPRD Kota Samarinda justru melihat masih ada ruang untuk mengerek penerimaan daerah hingga Rp1,5 triliun.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda Ahmad Vananzda mengatakan target Rp1,3 triliun merupakan angka yang akhirnya disepakati legislatif dan Pemerintah Kota Samarinda dalam pembahasan anggaran 2027.
Sebelumnya, Pemkot mengusulkan target Rp1,2 triliun. DPRD kemudian meminta angka yang lebih tinggi, yakni Rp1,5 triliun. Setelah pembahasan, kedua pihak menyepakati Rp1,3 triliun.
“Angka Rp1,3 triliun itu hasil kompromi pembahasan. Pemerintah awalnya di Rp1,2 triliun, sementara DPRD melihat kemampuan kita masih bisa didorong sampai Rp1,5 triliun,” kata Vananzda.
Bagi DPRD, persoalannya bukan sekadar menaikkan angka target dalam dokumen APBD. Pemerintah diminta menunjukkan dari mana tambahan penerimaan itu akan diperoleh dan memastikan mekanisme pemungutannya berjalan.
Salah satu sumber yang dinilai memiliki potensi besar adalah sektor parkir.
Vananzda menyoroti penerapan parkir berlangganan yang mulai diarahkan kepada aparatur sipil negara (ASN). Skema itu menggunakan pembayaran tahunan, dengan tarif Rp400 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta untuk kendaraan roda empat.
Jika dihitung berdasarkan pemakaian harian, tarif tersebut setara sekitar Rp1.300 per hari untuk sepeda motor dan Rp2.700 per hari untuk mobil.
DPRD melihat skema tersebut bukan hanya sebagai upaya menata parkir, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kas daerah. Potensinya bahkan diperkirakan mencapai Rp200 miliar dalam setahun apabila diterapkan secara maksimal.
“Parkir ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan tarif. Kalau sistemnya benar-benar berjalan dan potensinya bisa masuk sampai Rp200 miliar setahun, kontribusinya terhadap PAD tentu cukup besar,” ujar Vananzda.
DPRD pun menyatakan siap menjadi bagian dari penerapan kebijakan tersebut. Kendaraan yang digunakan anggota legislatif akan diarahkan mengikuti mekanisme parkir berlangganan apabila masuk dalam cakupan program.
Namun, Vananzda mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada penerapan kebijakan di lingkungan ASN. Menurut dia, keberhasilan program akan sangat bergantung pada seberapa luas penerapan dan seberapa tertib sistem pemungutannya.
“Kalau kita meminta masyarakat mengikuti sistem yang dibuat pemerintah, tentu pemerintah sendiri harus menunjukkan contoh. DPRD juga siap mengikuti mekanismenya,” katanya.
Dorongan menaikkan PAD tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. DPRD mencermati adanya tren peningkatan target pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Target yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun kemudian naik menjadi Rp1,2 triliun. Untuk 2027, angka itu kembali dinaikkan menjadi Rp1,3 triliun.
Meski demikian, pemerintah masih memilih sikap konservatif. Pemkot khawatir memasang target terlalu tinggi justru berujung pada rendahnya tingkat realisasi di akhir tahun.
Vananzda memahami pertimbangan tersebut. Tetapi menurut dia, target pendapatan seharusnya disusun berdasarkan potensi riil yang dapat digali pemerintah, bukan semata-mata karena kekhawatiran target tidak tercapai.
“Pemerintah tentu punya pertimbangan agar target tidak terlalu tinggi dan kemudian sulit direalisasikan. Tapi di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu cepat merasa bahwa kemampuan daerah hanya sampai di angka tertentu,” ujarnya.
Karena itu, DPRD mendorong Pemkot Samarinda melakukan evaluasi terhadap seluruh sumber PAD yang selama ini sudah tersedia. Potensi kebocoran, lemahnya pendataan wajib bayar maupun sistem pemungutan yang belum optimal dinilai perlu menjadi perhatian.
Menurut Vananzda, jika sumber-sumber pendapatan tersebut dikelola secara lebih serius, target Rp1,3 triliun bukan tidak mungkin dilampaui.
“Rp1,3 triliun sudah kita sepakati sebagai target 2027. Tetapi harapannya tentu realisasi bisa lebih tinggi. Kalau potensi yang ada benar-benar digali dan dikelola dengan baik, angka Rp1,5 triliun bukan sesuatu yang mustahil,” pungkasnya.
