TENGGARONG, Rilismedia.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyoroti rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang berdasarkan hasil survei terakhir berada di angka 64 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi jajaran pejabat yang baru dilantik, sekaligus momentum untuk memperkuat kinerja, tata kelola pemerintahan, dan komunikasi publik.
Pesan itu disampaikan Aulia saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jumat (6/11).
Di hadapan para pejabat yang dilantik, Aulia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pejabat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dan tidak berlama-lama dalam proses penyesuaian.
“Jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat menunggu apa yang kita berikan kepada mereka,” tegasnya.
Menurut Aulia, percepatan kinerja menjadi hal mendesak karena para bawahan membutuhkan arah koordinasi dan kepemimpinan yang jelas. Ia berharap pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Bahkan, proses serah terima jabatan diharapkan sudah dapat dilakukan pada Senin, baik untuk pejabat eselon II maupun eselon III. Langkah tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan segera berjalan optimal, terlebih Pemkab Kukar tengah menghadapi tahapan persiapan penyusunan anggaran tahun 2027.
Aulia juga mengingatkan agar penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara cermat, strategis, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlandaskan visi Kukar Idaman Terbaik.
Lebih jauh, Aulia mengungkapkan bahwa angka kepuasan masyarakat terhadap Pemkab Kukar yang berada di level 64 persen tidak semata-mata harus dipandang sebagai capaian statistik.
Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal penting untuk mengevaluasi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya memahami bahwa sebagian program dan visi-misi Kukar Idaman Terbaik belum sepenuhnya terimplementasi.
Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi faktor yang dipahami publik.
Namun, persoalan yang paling disorot masyarakat justru terletak pada minimnya komunikasi pemerintah mengenai berbagai kendala yang dihadapi.
“Masyarakat memahami bahwa hari ini terdapat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan visi-misi tersebut. Akan tetapi, yang digarisbawahi masyarakat adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri dan tidak melakukan komunikasi yang baik terkait kendala-kendala yang kita alami,” ungkapnya.
Bagi Aulia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan program. Kemampuan menjelaskan kebijakan, menyampaikan progres pembangunan, serta membangun komunikasi yang transparan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Aulia turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai pembelajaran bagi jajaran Pemkab Kukar.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan diskusinya dengan peneliti survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipengaruhi oleh persoalan tata kelola program, bukan semata-mata kebijakan yang dibuat.
Aulia mencontohkan adanya persepsi masyarakat mengenai nilai manfaat MBG yang dianggap tidak sepenuhnya diterima sesuai ekspektasi.
Dalam ilustrasi yang disampaikannya, masyarakat mempersepsikan nilai hak sebesar Rp15.000, tetapi manfaat yang dirasakan hanya sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000.
Menurutnya, hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar setiap program yang dijalankan memiliki tata kelola yang baik, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Jawabannya ternyata bukan pada kebijakannya yang membuat masyarakat tidak puas, akan tetapi berada di tata kelolanya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik harus dibangun secara konsisten agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk tantangan, keterbatasan, dan upaya pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan.
Di sisi lain, salah satu penekanan utama Aulia dalam pelantikan tersebut adalah pentingnya membangun citra pemerintah atau government branding yang lebih kuat.
Ia menilai citra Pemkab Kukar masih perlu dibenahi. Karena itu, seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih terbuka terhadap media massa dan tidak menjadikan wartawan sebagai pihak yang harus dihindari.
Aulia menegaskan, komunikasi yang baik dengan media merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Bapak ibu harus media friendly. Hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan,” tegasnya.
Ia juga mendorong setiap OPD untuk mampu menyusun narasi publik yang baik, sehingga berbagai program, kebijakan, dan capaian pemerintah dapat diketahui masyarakat secara luas.
Sebagai langkah konkret, Aulia meminta agar perencanaan komunikasi publik pada tahun 2027 disusun lebih terarah. Bahkan, setiap OPD ditargetkan mampu menghasilkan sedikitnya dua berita setiap minggu terkait aktivitas dan kinerja instansinya.
“Bernarasi dengan baik kalau kita mempunyai daya yang baik. Saya tidak ingin OPD di Kukar menghindari media. Oleh karena itu, kami sangat berharap ke depan di tahun 2027 dapat menyusun dengan baik perencanaannya. Teman-teman OPD minimal harus membuat dua berita per minggu untuk OPD-nya,” pungkasnya.
