Kutai Timur, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mulai menerapkan strategi baru dalam pengalokasian anggaran, setelah APBD 2026 mengalami penurunan hampir setengahnya.
Pemkab kini mengalihkan fokus pada sektor-sektor, yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi fiskal yang melemah.
Plt Sekretaris Bappedda Kutim, M. Syaiful, menyampaikan bahwa turunnya transfer pusat justru membuka peluang bagi pemerintah untuk menata ulang prioritas pembangunan.
“Mungkin ini, saatnya Kita merefresh dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung. Ini penyesuaian yang perlu di awal kepemimpinan,” ujarnya.
Dari total APBD Rp9,2 triliun yang menyusut menjadi Rp4,8 triliun, Pemerintah memilih memberikan prioritas pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, serta infrastruktur kecil yang wajib menyentuh masyarakat secara langsung. Program berbasis layanan publik juga menjadi perhatian khusus.
Menurut Syaiful, dalam situasi fiskal yang menurun, Pemerintah tidak boleh terjebak dalam program yang bersifat monumental namun minim manfaat.
Ia menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat lebih banyak bersifat esensial, sehingga arah pembangunan harus berpihak pada program dengan indikator kepuasan publik yang terukur.
“Kadang yang dianggap kecil justru yang paling masyarakat butuhkan,” katanya.
Pemkab Kutim juga, memperketat efisiensi belanja dengan memangkas kegiatan seremonial dan belanja non-prioritas.
Fokus diarahkan pada program-program yang mampu menghasilkan manfaat, dalam jangka pendek maupun panjang.
Syaiful menambahkan bahwa, strategi pengalihan fokus anggaran ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah dalam mempertahankan ritme pembangunan meski fiskal sedang menurun.
“Arah anggaran harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Walaupun fiskal menurun, pelayanan tidak boleh ikut menurun,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemerintah berharap pembangunan Kutim tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Ini soal menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan anggaran benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya. (Adv-Diskominfo Kutim/Andika)
