Jakarta – Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) mendapat perhatian luas, termasuk dari media internasional. Harian asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menurunkan laporan berjudul “Can Indonesia’s Cabinet Reshuffle Restore Public Trust and Calm Protesters?” yang menyoroti dinamika politik pasca perombakan tersebut.
Dalam laporannya, SCMP menekankan keluarnya sejumlah tokoh penting dari pemerintahan, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. Perubahan lain yang menonjol adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga tersendiri, setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama.
Beberapa menteri lain yang diberhentikan yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangan yang dikutip SCMP menyampaikan:
“Perubahan tersebut dilakukan setelah berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi oleh presiden. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat.”
Perombakan ini berlangsung di tengah gelombang protes nasional terkait besarnya tunjangan perumahan anggota parlemen. Aksi yang dipelopori mahasiswa itu dengan cepat berkembang menjadi demonstrasi di berbagai kota, menyuarakan ketidakpuasan publik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan naiknya biaya hidup. Situasi makin memanas setelah seorang pengemudi ojek berusia 21 tahun tewas tertabrak kendaraan polisi saat aksi di Jakarta pada 28 Agustus.
SCMP menilai langkah Prabowo juga sarat pesan politik. Empat dari lima menteri yang diganti berasal dari kabinet Presiden Joko Widodo.
Menurut pengamat dari CSIS Indonesia, Nicky Fahrizal:
“Sudah jelas Prabowo sedang memperketat barisannya, dengan alasan utama untuk menentukan siapa yang akan menjadi loyalisnya dan siapa yang bisa melaksanakan program-programnya.”
Salah satu sorotan utama adalah pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Hanya sehari setelah dilantik, Purbaya menimbulkan kontroversi lewat pernyataannya kepada wartawan.
“Kalau saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 atau 7 persen, (protes) akan otomatis hilang. Orang-orang akan sibuk mencari kerja dan makan enak daripada protes,” ujarnya.
Sehari kemudian, ia meluruskan ucapannya.
“Saya minta maaf atas gaya bicara saya yang seperti koboi. Beri saya beberapa bulan untuk bekerja sebelum mengkritik,” kata Purbaya.
Meski penuh optimisme, target Purbaya dipandang tidak realistis oleh sejumlah ekonom. Gumilang Sahadewo dari Universitas Gadjah Mada menyebut:
“Ada banyak indikator ekonomi yang perlu kita perbaiki, termasuk modal manusia, tata kelola kelembagaan, dan mengurangi salah alokasi sumber daya dalam pembuatan kebijakan formal. Jika kita bisa memperbaiki fondasi-fondasi ini, kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.”
