Samarinda, Rilismedia.co – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kantor Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, yang hingga kini belum memiliki gedung permanen dan masih berpindah-pindah lokasi.
Saat menggelar agenda reses serap aspirasi di Jalan Muso Salim pada Minggu (18/5), Adnan menyebut situasi tersebut sangat ironis, mengingat Karang Mumus berada di wilayah tengah kota.
“Saya cukup terkejut. Ini kawasan pusat kota, tapi kantor kelurahannya belum permanen dan masih menyewa gedung selama puluhan tahun,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik tidak akan berjalan maksimal jika kantor kelurahan masih berstatus sewa dan tidak memiliki lokasi tetap. Selain tidak efisien secara anggaran, kondisi ini juga berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi.
“Ketika kantor berpindah-pindah, warga bisa bingung dan akhirnya enggan mengurus keperluan penting. Dana sewa gedung yang terus keluar setiap tahun pun merupakan pemborosan anggaran rutin,” jelasnya.
Sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda, Adnan mendesak agar Pemerintah Kota Samarinda menjadikan pembangunan kantor kelurahan permanen sebagai prioritas. Menurutnya, hal tersebut lebih mendesak dibanding proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran besar.
“Bangunan permanen adalah pondasi pelayanan publik yang stabil. Tanpa fasilitas dasar yang layak, akan sulit mewujudkan tata kelola pemerintahan kelurahan yang efektif,” tegasnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain, seperti pasokan air bersih yang tidak lancar, kualitas air yang tidak layak konsumsi, serta potensi banjir yang masih menghantui kawasan bantaran Sungai Karang Mumus.
Adnan memastikan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan disampaikan dalam laporan hasil reses kepada DPRD Samarinda. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menangani persoalan-persoalan dasar yang dikeluhkan warga.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Jangan sampai hal-hal mendasar seperti ini terus diabaikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan reses ini dihadiri oleh 15 ketua RT serta puluhan warga yang aktif menyampaikan aspirasi dan keluhannya, salah satunya mengenai ketidakjelasan lokasi kantor kelurahan yang kerap berpindah-pindah.
(adv/syf)
