Rilismedia.co Samarinda – Polemik pembayaran upah pekerja dalam proyek pembangunan Teras Samarinda Tahap I kembali mencuat.
Kontraktor asal Jakarta yang menggarap proyek tersebut dilaporkan belum memenuhi kewajibannya dalam membayar para pekerja, menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja.
Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih mengutamakan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Menurutnya, perusahaan lokal tidak hanya lebih memahami kondisi daerah, tetapi juga lebih bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja.
“Jika ada kontraktor lokal yang memiliki kompetensi, mereka harus diprioritaskan. Selain lebih memahami lingkungan kerja, mereka juga cenderung lebih peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja,” ujar Andriansyah.
Ia juga menyoroti PT Samudra Anugrah Indah Permai, perusahaan yang bertanggung jawab dalam proyek ini. Andriansyah menegaskan bahwa perusahaan tersebut harus masuk dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak lagi mendapatkan proyek di Samarinda.
“Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pekerja seharusnya tidak diberikan kesempatan lagi dalam proyek pemerintah. Ini harus menjadi pelajaran agar hanya kontraktor yang bertanggung jawab yang mendapatkan kepercayaan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Samarinda dalam menetapkan mitra kerja pada proyek-proyek mendatang. Menurutnya, dengan memberi kesempatan kepada kontraktor lokal, pembangunan akan lebih berkelanjutan, dan hak-hak pekerja lebih terlindungi.
“Kita harus memberdayakan kontraktor lokal karena mereka juga bagian dari masyarakat Samarinda. Selain berdampak positif pada ekonomi daerah, langkah ini juga memastikan pekerja mendapat perlindungan yang lebih baik,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa selain menjaga kualitas pembangunan, aspek perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi prioritas dalam setiap proyek yang dijalankan di Samarinda. (syf)
