Rilismeida.co Samarinda — Polemik terkait insiden tabrakan kapal ponton bermuatan kayu terhadap Jembatan Mahakam pada 16 Februari 2025 terus berlanjut.
Kelompok masyarakat yang menamakan diri Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (BORNEO KALTIM) berencana menggelar aksi demonstrasi besok, Rabu 12/3/25. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari instansi terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, PT Pelindo, serta pemilik kapal yang terlibat dalam insiden tersebut.
Dalam pernyataannya, BORNEO KALTIM menilai bahwa hingga saat ini belum ada sikap tegas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Mereka menyoroti dampak tabrakan yang menyebabkan retaknya struktur jembatan, hilangnya fender pengaman ke dasar Sungai Mahakam, serta ancaman keselamatan bagi masyarakat Samarinda.
Kelompok ini juga menuding adanya pembiaran terhadap insiden yang sudah terjadi sebanyak 22 kali, sehingga mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah dan instansi terkait.
Menanggapi rencana aksi unjuk rasa tersebut, Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil serangkaian langkah dalam menangani dampak insiden tabrakan kapal di Jembatan Mahakam. Ia menepis anggapan bahwa KSOP berdiam diri dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Apa selama ini kami diam? Kan tidak! Kami telah melakukan berbagai langkah demi kelancaran dan keamanan lalu lintas kapal di bawah jembatan,” ujar Mursidi saat dikonfirmasi rilismedia.co, Selasa 11/3/25.
Ia menjelaskan bahwa KSOP telah memastikan pemilik kapal bertanggung jawab atas insiden tersebut dengan membuat pernyataan di hadapan notaris. Selain itu, KSOP bersama instansi terkait tengah melakukan kajian teknis untuk pembangunan fender baru, termasuk menyusun Detail Engineering Design (DED) sebelum proses pembangunan dimulai.
“Pembuatan fender baru ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan tim teknis untuk menentukan desain, tipe, dan kekuatan fender yang akan dibangun, serta mengangkat dan membersihkan fender lama yang roboh. Kami juga harus mencari vendor yang kompeten untuk melaksanakan proyek ini,” jelasnya.
Mursidi menegaskan bahwa KSOP merupakan instansi vertikal yang bekerja di bawah Kementerian Perhubungan. Penempatan, mutasi, dan pencopotan pejabat di KSOP merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan dan hanya dapat dilakukan setelah adanya penyelidikan dari instansi yang berwenang.
Terkait langkah jangka pendek, KSOP telah menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Investigasi Keselamatan Navigasi yang dilakukan pada 3 Maret 2025 lalu. Rekomendasi tersebut mencakup pengawasan ketat terhadap lalu lintas kapal di bawah Jembatan Mahakam dengan tambahan dua unit Tug Escort dan tiga unit Tug Assist guna meningkatkan keselamatan pelayaran.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan kelancaran arus pelayaran serta keselamatan navigasi di kawasan Jembatan Mahakam,” pungkasnya.
Dengan adanya aksi demonstrasi yang akan digelar besok, KSOP berharap masyarakat dapat memahami proses dan langkah-langkah yang telah ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun demikian, aspirasi masyarakat tetap dihormati sebagai bagian dari demokrasi.
