Rilismedia.co – Samarinda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menerima aksi damai dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia.
Aksi tersebut menyampaikan tuntutan terkait penyelesaian hak upah pekerja proyek Teras Samarinda tahap I yang hingga kini belum tuntas.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya berada dalam ranah teknis yang menjadi tanggung jawab OPD, bukan lembaga lain.
Anhar mempertanyakan mengapa penyelesaian upah pekerja yang seharusnya bisa ditangani oleh OPD dan kontraktor justru berlarut-larut.
“Seharusnya teman-teman ini melakukan aksi di OPD terkait, karena yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor adalah OPD, bukan lembaga ini. Kontraktor adalah mitra dari OPD, jadi sudah semestinya mereka menyelesaikan permasalahan ini. Tapi, kenapa masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan?” ujar Anhar.
Ia juga menuding adanya kemungkinan konspirasi antara OPD dengan kontraktor, mengingat pemanggilan terhadap kontraktor oleh lembaga terkait tidak pernah dihadiri.
“Saya curiga ada permainan antara OPD terkait dengan kontraktor. Jangan-jangan kontraktornya ini masih bagian dari lingkungan mereka sendiri, sehingga takut untuk diungkap,” tambahnya.
Anhar pun mengusulkan agar DPRD mengambil langkah politik, seperti membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda.
“Saya minta Wali Kota bertanggung jawab penuh. Jangan hanya anak buahnya yang disorot. Kalau pidato hebat, seharusnya bisa menyelesaikan persoalan ini juga. Jangan sampai masalah ini menjadi preseden buruk bagi perusahaan lain, yang akhirnya membuat pekerja di Samarinda terus mengalami ketidakadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anhar menekankan bahwa pemerintah kota harus segera turun tangan dan memanggil OPD terkait guna mencari solusi atas hak upah pekerja yang belum terselesaikan.
DPRD Kota Samarinda kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian masalah ini dinilai penting agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia kerja di Samarinda, sekaligus memastikan keadilan bagi para pekerja yang selama ini menuntut hak mereka. (syf)
