Rilismedia,co – Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendesak Wali Kota Samarinda untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan persoalan hak upah pekerja proyek Teras Samarinda tahap I yang hingga kini belum tuntas.
Anhar menegaskan bahwa Wali Kota tidak boleh hanya mengandalkan anak buahnya, melainkan harus turun tangan langsung memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
“Saya minta Wali Kota bertanggung jawab penuh. Jangan hanya anak buahnya yang disorot. Kalau pidato hebat, seharusnya bisa menyelesaikan persoalan ini juga. Jangan sampai masalah ini menjadi preseden buruk bagi perusahaan lain, yang akhirnya membuat pekerja di Samarinda terus mengalami ketidakadilan,” tegas Anhar dalam pertemuan dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Kamis 27/2/2025.
Anhar juga menyoroti kemungkinan adanya konspirasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan kontraktor proyek. Ia mencurigai bahwa kontraktor tersebut mungkin masih memiliki hubungan dengan lingkungan OPD, sehingga masalah ini sengaja dibiarkan berlarut-larut.
“Saya curiga ada permainan antara OPD terkait dengan kontraktor. Jangan-jangan kontraktornya ini masih bagian dari lingkungan mereka sendiri, sehingga takut untuk diungkap,” ujarnya.
Untuk memastikan akuntabilitas, Anhar mengusulkan agar DPRD mengambil langkah politik, seperti membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban Wali Kota.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik. Wali Kota harus memimpin langsung penyelesaian ini,” tambahnya.
Anhar menekankan bahwa pemerintah kota harus segera turun tangan dan memanggil OPD terkait guna mencari solusi atas hak upah pekerja yang belum terselesaikan. Ia berharap langkah konkret segera diambil agar para pekerja tidak terus dirugikan dan keadilan dapat ditegakkan.
“Kami di DPRD akan terus mendorong dan mengawal proses ini. Wali Kota harus menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja, bukan hanya sekadar bicara,” pungkas Anhar.
Desakan Anhar ini muncul sebagai respons atas aksi damai yang dilakukan oleh para pekerja dan aktivis, yang menuntut penyelesaian segera atas hak upah mereka.
DPRD Kota Samarinda kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk memastikan para pekerja mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (syf)
