Rilismedia.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran belanja tak prioritas hingga Rp 306,69 triliun. Pemotongan ini mencakup penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Keputusan ini, menurut Sri Mulyani, muncul setelah Presiden Prabowo menghadiri proses tutup buku APBN 2024 di Kementerian Keuangan pada akhir tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meninjau secara detail dokumen anggaran dan menggarisbawahi perlunya efisiensi serta penyesuaian agar anggaran lebih tepat sasaran.
“Presiden melihat dokumen anggaran yang sudah dan akan dilaksanakan oleh K/L. Beliau menilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk memfokuskan anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, perbaikan sektor kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia unggul.
“Belanja anggaran akan diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata, seperti MBG, peningkatan ketahanan pangan, dan berbagai langkah lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan yang dianggap tidak prioritas, seperti acara seremonial, halal bihalal, rapat, seminar, hingga pengadaan iklan, percetakan, souvenir, dan perjalanan dinas, akan dipangkas secara signifikan.
“Perjalanan dinas ini termasuk yang berkali-kali diinstruksikan untuk dipangkas. Realokasi dari penghematan tersebut akan diarahkan pada belanja produktif seperti penciptaan lapangan kerja, industrialisasi, serta upaya meningkatkan devisa,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani meyakini langkah pemangkasan ini akan meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, efisiensi belanja yang lebih terfokus akan menjadikan APBN sebagai instrumen penting untuk mendukung pembangunan ekonomi.
“Langkah ini adalah upaya untuk memperbaiki kualitas belanja atau ‘better spending’. Jika APBN terus menjadi instrumen strategis, maka kualitas belanja di pusat maupun daerah harus terus ditingkatkan,” tegas Sri Mulyani.
Dengan penghematan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui program yang berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.(*)
