Kukar Bidik Pendapatan Pajak Tambang Rp800 Miliar pada 2027

TENGGARONG, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membidik pendapatan pajak dari sektor pertambangan menembus Rp800 miliar pada 2027. Target tersebut dikejar melalui pembenahan mekanisme pembayaran pajak, rekonsiliasi data perusahaan, serta penertiban kewajiban perpajakan yang selama ini dinilai belum mencerminkan besarnya aktivitas pertambangan di daerah.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih dapat ditingkatkan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum proporsionalnya penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibandingkan dengan aktivitas operasional perusahaan tambang di Kukar.

Bacaan Lainnya

Dalam data yang dibahas bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, penerimaan PBBKB Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tercatat sekitar Rp1 triliun. Sementara Kukar hanya berkisar Rp500 miliar.

Padahal, Kukar memiliki aktivitas produksi batu bara dan penerimaan royalti yang lebih besar dibandingkan sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut dinilai belum sejalan dengan potensi penggunaan bahan bakar untuk mendukung operasional pertambangan.

“Kalau kita bicara royalti, tentu itu berkaitan dengan produksi. Produksi Kukar lebih besar dibandingkan daerah lain. Untuk memproduksi batu bara, dibutuhkan alat berat dan bahan bakar kendaraan. Artinya, ketika produksinya lebih besar, penggunaan alat berat dan bahan bakarnya juga lebih banyak,” kata Aulia usai menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kukar di Gedung Putri Karang Melenu, Senin (16/11).

Menurutnya, optimalisasi penerimaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kepatuhan perusahaan, tetapi juga pembenahan mekanisme pencatatan dan distribusi pajak agar sesuai dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah.

Salah satu persoalan yang tengah ditelusuri adalah pembayaran PBBKB perusahaan tambang yang berpotensi masuk ke daerah lain. Hal ini bisa terjadi karena transaksi pembelian bahan bakar mengikuti lokasi faktur atau domisili perusahaan, sementara kendaraan dan alat berat yang menggunakan bahan bakar tersebut beroperasi di wilayah Kukar.

Aulia mencontohkan, perusahaan tambang yang berkantor pusat di Samarinda atau Balikpapan dapat melakukan pembelian bahan bakar dengan faktur di wilayah tersebut. Namun, kendaraan operasionalnya justru digunakan untuk mendukung kegiatan pertambangan di Kukar.

“Kalau mengikuti domisili kendaraan, bisa jadi perusahaan induknya berada di ibu kota provinsi, misalnya Samarinda atau Balikpapan. Saat membeli, faktur keluar di sana. Akan tetapi, secara operasional kendaraan itu bekerja di Kukar. Harapan kita, pembayaran PBBKB-nya masuk ke Kukar, bukan semata-mata mengikuti lokasi nomor kendaraan tersebut,” jelasnya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu materi dalam rapat koordinasi sinkronisasi dan rekonsiliasi pajak daerah bersama Pemprov Kaltim. Selain PBBKB, pembahasan juga mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Pemkab Kukar berharap penyesuaian data dan mekanisme perpajakan dapat membuat penerimaan daerah lebih mencerminkan aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Pemkab Kukar menegaskan akan menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Aulia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menciptakan pungutan maupun aturan baru bagi perusahaan. Pemerintah hanya memastikan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan dijalankan sebagaimana mestinya.

“Kita tidak ingin mengada-ada peraturan maupun terkait kepatuhan perusahaan. Ini memang kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Ketika perusahaan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, sanksi sesuai ketentuan tentu akan diberikan,” tegasnya.

Pemkab Kukar juga akan mendalami data perusahaan untuk mengidentifikasi kemungkinan kekurangan pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Penanganannya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi, kewenangan masing-masing instansi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Aulia optimistis, apabila persoalan distribusi dan pencatatan pajak dapat dibenahi, penerimaan daerah dari sektor terkait berpeluang meningkat signifikan.

“Kami yakin dan optimistis, ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, pendapatan kita pada 2027 bisa melebihi Rp800 miliar. Ini bukan hanya asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Pemkab Kukar berharap optimalisasi pajak pertambangan tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi berskala besar memberikan kontribusi yang lebih proporsional bagi daerah tempat kegiatan operasional berlangsung.

Pos terkait