TENGGARONG, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggenjot percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Pemenuhan hak masyarakat, pembayaran belanja wajib dan mengikat, hingga program prioritas kepala daerah menjadi fokus utama dalam upaya memastikan anggaran terserap secara optimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono menegaskan, percepatan realisasi anggaran tidak hanya berorientasi pada tingginya angka serapan, tetapi juga memastikan belanja pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri silaturahmi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI di Kukar, Jumat (6/11).
Menurutnya, untuk realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, capaian sementara masih berada di bawah 60 persen. Sementara itu, percepatan realisasi anggaran daerah juga terus diupayakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Ia menyebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendy Solihin dan jajaran terkait, sebelumnya telah melakukan roadshow bersama sejumlah perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan proses pencairan anggaran berjalan lebih efektif.
“Pak Bupati dan Pak Wakil, jajaran, para kepala Bappeda, BPKAD, juga melakukan roadshow bersama teman-teman untuk mengupayakan agar realisasi anggaran kita bisa disegerakan,” ujarnya.
Sunggono menjelaskan, terdapat sejumlah sektor yang menjadi perhatian utama dalam realisasi anggaran tahun ini. Prioritas pertama adalah pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk pembayaran honor dan insentif bagi kader Posyandu, ketua RT, serta tenaga yang berkaitan dengan pelayanan di Puskesmas.
Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut menjadi komitmen yang harus dijaga pemerintah daerah.
Selain itu, belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran gaji, tunjangan, serta berbagai kewajiban pemerintah lainnya juga menjadi prioritas dalam pengelolaan anggaran.
Pemerintah daerah turut memastikan kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat terpenuhi. Hal ini dinilai penting karena SPM merupakan amanat pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
“Yang berkenaan dengan belanja wajib mengikat, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang ada hubungannya dengan SPM, itu juga harus kita penuhi,” jelasnya.
Tak kalah penting, realisasi anggaran juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Program-program prioritas tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kukar.
Sekda menegaskan, pemerintah daerah berupaya menjaga konsistensi dalam pelaksanaan seluruh prioritas tersebut agar tidak ada hak masyarakat maupun kewajiban pemerintah yang terabaikan.
“Terhadap hal-hal itu, alhamdulillah sampai hari ini kita konsisten. Itu menjadi prioritas-prioritas yang terus kita upayakan bisa direalisasikan,” pungkasnya.
