TENGGARONG, Rilismedia.co – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp15 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski menerima tambahan dukungan dari pemerintah pusat, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk penanganan karhutla jauh lebih besar.
Aulia mengatakan, bantuan tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kukar. Namun, ia memastikan upaya pemadaman tidak hanya bergantung pada dana bantuan pusat.
“Sebenarnya alokasi yang kita miliki sebenarnya jauh lebih besar daripada itu,” ujar Aulia di Tenggarong, Jumat (30/10).
Menurutnya, kesiapan personel menjadi faktor penting dalam mengendalikan kebakaran. Pemkab Kukar telah mengerahkan sejumlah unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), hingga Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) yang tersebar di desa dan kelurahan.
Aulia menilai keberadaan personel hingga tingkat desa dan kelurahan memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat ketika muncul titik api. Terlebih, luas wilayah Kukar membutuhkan koordinasi dan kesiapsiagaan yang merata.
“Penanganan kita terhadap api sudah cukup bagus, selama api itu bisa kita jangkau,” katanya.
Selain mengandalkan kesiapan personel, pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan operasional petugas terpenuhi. Logistik dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian agar mobilitas tim pemadam menuju lokasi kebakaran tidak terhambat.
“Dengan BPBD dan Damkar yang begitu sigap, kami yakin penanganan ini bisa dikelola dengan baik,” tegasnya.
Aulia juga mengungkapkan, kebakaran yang sempat terjadi di Kecamatan Kenohan telah berhasil dikendalikan. Pemerintah daerah sebelumnya memusatkan penanganan ke wilayah tersebut setelah menerima laporan adanya titik kebakaran.
“Yang paling penting adalah kami ingin memastikan logistik teman-teman di lapangan terpenuhi, termasuk BBM,” tambahnya.
Bantuan untuk Kukar tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Selain Kukar, Kabupaten Berau memperoleh alokasi Rp10 miliar, sedangkan Pemerintah Provinsi Kaltim menerima Rp20 miliar.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan menjelaskan, dana Banpres untuk pemerintah provinsi dibagi ke dalam tiga sektor. Sebanyak Rp10 miliar dikelola BPBD Kaltim, Rp7 miliar dialokasikan untuk Dinas Kehutanan, dan Rp3 miliar untuk Dinas Kesehatan.
Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat operasional penanganan kebakaran, sektor kesehatan, serta upaya pengendalian kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
Besarnya dukungan anggaran ini tidak terlepas dari tingginya ancaman karhutla di Kaltim sepanjang 2026. Data BPBD Kaltim yang diberitakan sebelumnya menunjukkan Kukar menjadi salah satu daerah dengan luasan lahan terbakar terbesar.
Hingga 21 September 2026, luas karhutla di Kaltim mencapai sekitar 6.333 hektare dari 1.470 kejadian. Dari jumlah tersebut, Kukar mencatat luasan kebakaran sekitar 2.026 hektare.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla di Kukar membutuhkan dukungan berkelanjutan. Tidak hanya melalui pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga kesiapan peralatan, logistik, personel, serta langkah pencegahan di wilayah rawan.
Sebelumnya, Pemkab Kukar juga menerima bantuan 11 unit pompa air dari TNI Angkatan Udara melalui BPBD Kaltim. Peralatan tersebut diprioritaskan untuk membantu penanganan karhutla dan kekeringan, sebelum nantinya dimanfaatkan untuk mendukung pengairan lahan pertanian.
Dengan tambahan Banpres Rp15 miliar, Pemkab Kukar diharapkan semakin memperkuat kapasitas penanganan kebakaran, terutama dalam memastikan respons petugas di lapangan berjalan cepat dan kebutuhan operasional terpenuhi.
