Tenggarong, Rilismedia.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pengembangan produk unggulan desa melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat UMKM sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk berbasis potensi lokal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop OVOP yang digelar di Gedung BPU Kecamatan Kembang Janggut, Kamis (1/10/2026). Kegiatan mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, pelaku usaha, perbankan, dunia usaha dan mitra pembangunan.
Workshop tersebut juga menjadi bagian dari pendampingan Program PoweRRR yang dijalankan Solidaridad Indonesia bersama Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera (KBS).
Program ini mendampingi perempuan petani, pekerja dan pelaku UMKM di 11 desa melalui pemetaan potensi, penguatan kelompok, penyusunan rencana bisnis, pengembangan kemasan hingga strategi pemasaran.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai potensi ekonomi masyarakat di Kembang Janggut cukup besar. Namun, pengembangan produk lokal menurutnya tidak cukup berhenti pada kemampuan memproduksi barang.
Kualitas, kemasan, pengendalian mutu, legalitas, kapasitas produksi hingga akses pasar perlu diperkuat agar produk UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Saya sepakat tadi bahwa Perempuan kita yang ada Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu memperlihatkan kelasnya, membuat naik kelas dan perempuan perempuan di kutai kartanegara harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri,” ujarnya.
Di Kecamatan Kembang Janggut, pemetaan sementara Dinas Koperasi dan UKM Kukar mencatat terdapat sekitar 600 UMKM. Potensinya tersebar pada sektor kerajinan dan budaya, pangan serta kuliner, hingga hasil budidaya dan usaha produktif masyarakat.
Sejumlah produk yang telah teridentifikasi antara lain seraung, sulam tumpar, anjat, kerajinan bambu dan rotan, makanan olahan, kue serta madu kelulut.
Aulia mengatakan konsep OVOP perlu dikembangkan lebih jauh agar produk desa tidak hanya bergerak pada skala rumah tangga. Pemerintah daerah juga mendorong pendekatan One Sub-District One Industry atau satu kecamatan satu industri.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk menghubungkan produk unggulan desa dengan rantai nilai yang lebih besar, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, standardisasi, pembiayaan hingga pemasaran.
“Pulang dari sini, kami akan mengumpulkan tim untuk memastikan program-program pemerintah tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Aulia juga mendorong KBS mengambil bagian dalam pengembangan industri berbasis potensi lokal, termasuk peluang pengembangan industri kelapa sawit di kawasan Sungai Belayan.
Ketua Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera, Jamaluddin, menyatakan koperasi siap mengambil peran dalam penguatan UMKM. KBS diarahkan menjadi pendamping sekaligus penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah, pasar dan berbagai jaringan pembiayaan.
“Koperasi tidak dapat tumbuh kuat di tengah ekonomi masyarakat yang lemah,” kata Jamaluddin.
”Ketika UMKM berkembang, pendapatan keluarga bertambah, peluang kerja terbuka, dan ekonomi desa menjadi lebih tahan,” lanjutnya..
Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penguatan UMKM Center Kembang Janggut. Wadah tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi tempat memajang produk, tetapi berfungsi sebagai pusat pendataan, konsultasi, kurasi produk, promosi serta penghubung pelaku UMKM dengan pembeli dan lembaga pembiayaan.
Dalam rencana kerja 90 hari, setiap desa diarahkan menetapkan satu produk prioritas. Produk tersebut kemudian mendapat pendampingan untuk peningkatan mutu, kemasan dan legalitas, sebelum dilakukan uji pasar serta evaluasi.
Solidaridad Indonesia juga mendorong agar pola kolaborasi yang terbentuk di Kembang Janggut dapat diperluas ke kecamatan lain di Kukar. Akses pembiayaan dan pasar menjadi bagian penting agar pendampingan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan.
Bagi Pemkab Kukar, OVOP diharapkan menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih terhubung. Produk lokal tidak hanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekitar, tetapi diarahkan memiliki standar, identitas, pasar dan nilai tambah yang lebih besar.
Dengan potensi sekitar 600 UMKM dan 11 desa yang masuk dalam pendampingan, tantangan berikutnya adalah memastikan kolaborasi tersebut berlanjut dari workshop menjadi kegiatan produksi, pemasaran dan penguatan usaha yang terukur.
