KUTIM, Rilismedia.co — Tiket masuk beberapa ribu rupiah bukan satu-satunya angka yang ingin dikejar dari geliat destinasi wisata Kutai Timur. Di balik setiap wisatawan yang datang, pemerintah daerah melihat rantai ekonomi yang lebih panjang, mulai dari sepiring makanan hingga penginapan, transportasi dan berbagai jasa yang disediakan masyarakat.
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Demmy Aditya Herwanto, mengatakan pembangunan pariwisata perlu dilihat dari dampak ekonomi yang dihasilkan kepada masyarakat. Penerimaan retribusi destinasi memang menjadi bagian dari aktivitas wisata, namun nilainya tidak selalu mencerminkan keseluruhan manfaat yang tercipta.
Menurut dia, apabila tarif retribusi hanya berkisar beberapa ribu rupiah, nilai langsung yang masuk dari tiket memang relatif kecil. Sebaliknya, pengunjung yang berada di destinasi dapat mengeluarkan belanja berkali-kali lipat untuk kebutuhan makanan, minuman, transportasi, penginapan hingga produk masyarakat.
“Kalau berbicara dari sisi retribusi mungkin akan kecil, antara Rp5.000-Rp3.000, tapi yang kita lihat harus ke dampak ekonominya ke masyarakat,” ujar Demmy saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Ia memberikan gambaran dari aktivitas wisata di Pantai Marang. Salah seorang pedagang yang pernah ditemuinya sebelumnya hanya mampu menjual sekitar dua hingga tiga porsi makanan. Setelah aktivitas pengunjung meningkat, penjualan pedagang tersebut ikut tumbuh.
Bagi Demmy, perubahan pendapatan pelaku usaha kecil menjadi gambaran konkret mengenai manfaat pariwisata. Destinasi yang ramai dapat menciptakan pasar langsung bagi masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penerimaan pemerintah.
Pendekatan itu pula yang mendasari pembinaan tiga aspek di bidang destinasi dan industri pariwisata. Salah satunya adalah kelembagaan masyarakat, termasuk kelompok yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Aspek lainnya adalah usaha jasa pariwisata.
Demmy menyebut usaha perjalanan, hotel, restoran dan jenis usaha pendukung lainnya merupakan bagian dari ekosistem industri yang dibina. Selain itu, bidangnya menangani dukungan infrastruktur pariwisata dalam skala tertentu, sementara pembangunan dengan skala lebih besar berada pada perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait pekerjaan umum.
“Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Destinasi tanpa masyarakat yang siap mengelola berpotensi sulit berkembang. Sebaliknya, meningkatnya kunjungan tanpa usaha jasa yang memadai juga dapat membuat peluang ekonomi tidak terserap secara optimal oleh warga lokal, ” terangnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena itu mencoba memperkuat pasar dari dalam daerah. Besarnya jumlah pekerja perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dinilai sebagai potensi konsumen bagi destinasi, hotel, restoran, jasa perjalanan dan UMKM.
Perusahaan juga didorong memanfaatkan destinasi lokal sebagai lokasi kegiatan. Gathering dan pertemuan perusahaan yang dilakukan di Kutai Timur akan menciptakan permintaan terhadap berbagai jasa sekaligus menahan belanja agar tidak berpindah ke daerah lain.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan pariwisata tidak hanya berada di loket tiket. Semakin banyak masyarakat memperoleh pendapatan dari kedatangan wisatawan, semakin besar pula efek berganda sektor tersebut.
Dengan menghubungkan destinasi, masyarakat dan industri jasa, pemerintah berharap sektor pariwisata dapat memperluas sumber ekonomi Kutai Timur.
“Retribusi tetap menjadi bagian dari penerimaan, tetapi manfaat yang ingin diperbesar adalah uang wisatawan yang berputar dari satu usaha masyarakat ke usaha lainnya,” tutupnya.(Dit/ADV/KUTIM)
