SAMARINDA, Rilismedia.co — Ketergantungan Samarinda terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berpotensi menjadi persoalan baru jika wacana penghentian Bankeu pada 2027 benar-benar diberlakukan. Namun DPRD Samarinda memilih menunggu keputusan resmi sebelum menghitung dampaknya terhadap pembangunan kota.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan anggaran 2027 di tingkat kota saat ini masih berada pada tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Karena itu, menurut Deni, belum tepat bagi pemerintah daerah maupun DPRD mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang masih berupa wacana.
“Belum ada yang bisa kita pastikan sekarang. KUA-PPAS 2027 masih kami bahas. Soal Bankeu provinsi, kita tunggu dulu bagaimana keputusan resminya,” kata Deni, Rabu, 19 Agustus 2026.
Meski belum ingin berspekulasi, Deni mengakui Bankeu selama ini memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan di kabupaten dan kota di Kaltim. Penghentian skema tersebut akan membuat daerah penerima harus mencari sumber pembiayaan lain.
Samarinda, kata dia, tidak boleh menunggu sampai kebijakan resmi keluar baru mulai mencari jalan keluar. Jika Bankeu benar-benar tidak tersedia pada 2027, kemampuan fiskal daerah harus diperkuat dari sumber pendapatan sendiri.
“Kalau nantinya memang tidak ada Bankeu, mau tidak mau kita harus memperkuat pendapatan yang bersumber dari Samarinda sendiri,” ujarnya.
Deni mengatakan persoalan utama bukan semata hilangnya Bankeu, melainkan seberapa siap pemerintah kota membiayai kebutuhan pembangunan ketika dukungan dari provinsi berkurang.
Selama ini, Bankeu menjadi salah satu sumber pembiayaan proyek pembangunan di daerah. Karena itu, perubahan kebijakan di tingkat provinsi berpotensi memengaruhi daerah penerima secara bersamaan.
“Daerah yang selama ini menerima Bankeu tentu akan terkena dampaknya kalau kebijakan itu benar-benar diterapkan. Tapi jangan sampai kondisi itu membuat kita bergantung dan tidak berusaha memperkuat kemampuan daerah sendiri,” kata Deni.
Ia meminta Pemkot Samarinda mulai lebih agresif mengidentifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih dapat dikembangkan sesuai aturan.
Menurut dia, penguatan PAD bukan hanya soal menaikkan penerimaan dari sumber yang sudah ada. Pemerintah perlu mencari ruang pendapatan baru dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan iklim usaha.
Salah satu potensi yang disorot adalah penerapan parkir berlangganan. Program tersebut dinilai dapat menjadi sumber penerimaan sekaligus menata sistem perparkiran apabila dikelola secara transparan.
Sektor pariwisata juga dianggap belum sepenuhnya digarap sebagai sumber pendapatan daerah. Samarinda memiliki sejumlah destinasi yang dapat dikembangkan sehingga aktivitas ekonomi di sekitarnya ikut tumbuh.
“Parkir berlangganan dan pariwisata adalah contoh potensi yang bisa digarap. Yang penting pengelolaannya jelas dan hasilnya benar-benar masuk untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah,” ujar Deni.
Namun, Deni menegaskan DPRD belum akan menyusun langkah khusus terkait wacana penghentian Bankeu sebelum ada kepastian dari Pemprov Kaltim.
Bagi dia, pembahasan KUA-PPAS 2027 harus diselesaikan lebih dahulu. Setelah arah kebijakan anggaran provinsi diketahui, barulah Samarinda dapat menghitung ulang kebutuhan pembiayaan dan menentukan prioritas pembangunan.
Jika Bankeu akhirnya benar-benar dihentikan, persoalannya bukan hanya bagaimana menutup kekurangan anggaran. Samarinda juga dituntut membuktikan bahwa kota ini mampu memperbesar pendapatan sendiri tanpa menjadikan bantuan dari pemerintah provinsi sebagai penopang utama pembangunan.
