SAMARINDA, Rilismedia.co — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya aktivitas pertambangan batu bara di Samarinda mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk membantu para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Komisi IV DPRD Samarinda menilai, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah memberikan akses permodalan bagi eks pekerja tambang agar dapat beralih ke sektor usaha mandiri.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan program pelatihan kerja saja tidak cukup jika tidak disertai dukungan modal untuk memulai usaha.
“Peningkatan keterampilan itu penting, tapi harus diikuti dengan akses permodalan supaya kemampuan tersebut bisa langsung diterapkan,” ujarnya, Senin (15/6) lalu.
Menurutnya, sebagian besar pekerja tambang selama ini hanya bergantung pada satu sektor, sehingga mengalami kesulitan ketika harus beralih ke bidang lain. Karena itu, selain pelatihan, mereka juga perlu difasilitasi agar mampu membuka peluang usaha baru.
Ia menyebut, keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha, terutama bagi mereka yang baru saja terdampak PHK dan belum memiliki penghasilan tetap.
Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD mendorong pemerintah kota melalui instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, agar menghadirkan program bantuan atau pinjaman modal tanpa bunga yang mudah diakses.
“Kalau ada kemauan untuk berusaha tetapi terkendala modal, maka pinjaman tanpa bunga bisa menjadi solusi. Ini penting agar mereka tetap punya kesempatan membangun usaha dan mendapatkan penghasilan,” jelasnya.
Ismail menilai, kebijakan tersebut tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya usaha mikro baru di Samarinda.
Ia berharap dukungan permodalan ini dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat menurunnya aktivitas sektor pertambangan di daerah tersebut.
