SAMARINDA, Rilismedia.co — Mandeknya penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi penghambat utama belum difungsikannya Terowongan Samarinda. Padahal, proyek infrastruktur yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan itu telah rampung secara fisik.
DPRD Kota Samarinda pun mendorong adanya intervensi dari DPR RI untuk membantu mempercepat proses perizinan di tingkat kementerian.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas PUPR guna menelusuri posisi terakhir pengurusan SLF yang hingga kini belum tuntas.
“Kami ingin mengetahui di mana titik kendalanya, sehingga bisa dicarikan solusi. Harapannya terowongan ini bisa segera digunakan tahun ini,” ujarnya, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, kehadiran terowongan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, khususnya di kawasan tanjakan Gunung Manggah, Jalan Otto Iskandardinata.
Ia menegaskan, dari sisi konstruksi, proyek tersebut telah selesai sepenuhnya. Pekerjaan yang tersisa hanya bersifat minor dan tidak mempengaruhi fungsi utama terowongan.
“Secara fisik sudah 100 persen. Kalau pun ada perbaikan, itu hanya penyempurnaan kecil,” jelasnya.
Namun demikian, terowongan belum dapat difungsikan sebelum mengantongi SLF sebagai syarat utama operasional. Proses administrasi di tingkat pusat disebut menjadi faktor yang memperlambat realisasi pemanfaatan infrastruktur tersebut.
Rohim menduga panjangnya alur birokrasi di kementerian menjadi penyebab utama lambatnya penerbitan sertifikat tersebut.
“Kalau kendalanya di pusat, kita akan coba komunikasikan dengan DPR RI dari dapil Kaltim agar bisa membantu percepatan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kejelasan informasi terkait progres pengurusan izin tersebut. Dengan mengetahui posisi persoalan secara rinci, DPRD dapat menentukan langkah lanjutan yang lebih tepat.
“Yang terpenting sekarang kita harus tahu dulu, kendalanya ada di mana. Dari situ baru bisa kita dorong percepatannya,” pungkasnya.
