Rilismedia.co – Pemerintah mulai mengubah strategi dalam memburu target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Jika sebelumnya fokus pada pembenahan regulasi di atas kertas, kini pemerintah memilih turun langsung menyelesaikan hambatan investasi yang dialami pelaku usaha di lapangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih cepat, responsif, dan ramah terhadap dunia usaha.
Melalui seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” di Jakarta, Selasa (12/5/2026), Purbaya mengatakan pemerintah kini mengandalkan pendekatan praktis melalui Kanal Debottlenecking untuk mengurai berbagai persoalan investasi yang selama ini menghambat sektor swasta.
Pemerintah bahkan telah menerbitkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026 sebagai dasar pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).
Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian dengan Menteri Keuangan sebagai salah satu wakil ketua. Fokus utamanya meliputi percepatan paket ekonomi, penyelesaian hambatan investasi, hingga percepatan perizinan lintas kementerian.
“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Purbaya.
Sejauh ini, pemerintah mencatat sedikitnya 142 laporan hambatan investasi masuk melalui kanal resmi. Dari jumlah itu, 83 kasus telah dibahas dalam sidang terbuka yang dapat diakses publik dan media sebagai bentuk transparansi.
Pemerintah mengklaim sebanyak 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya. Dalam enam bulan terakhir, Satgas juga disebut berhasil mengamankan potensi investasi senilai 25 hingga 30 miliar dolar AS.
Selain menyelesaikan hambatan investasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga menyiapkan berbagai instrumen fiskal untuk memperkuat reformasi struktural di sektor industri.
Salah satu fokusnya adalah revitalisasi industri tekstil melalui dukungan pembiayaan murah dari Eximbank agar industri nasional dapat memperbarui mesin produksi dan meningkatkan daya saing global.
Pemerintah juga tengah merancang kebijakan industri yang lebih agresif, termasuk pemberian insentif khusus bagi industri kendaraan listrik berbasis baterai nikel serta penguatan program hilirisasi.
Kebijakan tersebut akan diperkuat melalui pajak ekspor bahan mentah dan pemberian insentif bagi produk turunan crude palm oil (CPO) agar nilai tambah industri tetap berada di dalam negeri.
Untuk mempermudah investor, pemerintah juga membuka saluran pengaduan khusus berbasis daring. Purbaya memastikan Satgas memiliki kewenangan lintas kementerian untuk turun langsung apabila ditemukan proses birokrasi yang menghambat investasi.
“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” tegas Purbaya di hadapan para duta besar dan asosiasi bisnis internasional.
