Rilismedia.co — Pemerintah tengah mengkaji opsi pemotongan gaji jajaran kabinet serta anggota DPR RI sebagai bagian dari upaya pengendalian defisit anggaran di tengah dinamika krisis global.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pendalaman kajian dan belum menjadi keputusan final.
“(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional, meskipun kondisi Indonesia saat ini belum berada dalam situasi krisis.
Dorong Efisiensi dan Penghematan Negara
Selain wacana penyesuaian gaji, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan optimalisasi penggunaan transportasi publik.
Prasetyo menyebut stok BBM nasional masih dalam kondisi aman dan memenuhi standar penyimpanan yang berlaku.
“Meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman. Yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi,” tutur Prasetyo.
Ia menambahkan, penghematan dapat dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta mendorong peralihan ke transportasi umum. Langkah tersebut disebut masih difinalisasi.
“Kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, pelat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” katanya.
Penghematan untuk Tekan Defisit
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan perlunya langkah penghematan anggaran pemerintah sebagai antisipasi dampak eskalasi konflik global yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia.
Ia mencontohkan beberapa negara yang menerapkan kebijakan khusus dalam menghadapi situasi darurat, dan meminta jajarannya mengkaji langkah serupa secara terukur.
“Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, efisiensi tetap diperlukan meskipun kondisi belum mencapai tingkat krisis ekstrem. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi pengaturan jam kerja, kerja dari rumah (work from home), hingga pengurangan aktivitas kantor untuk mendukung penghematan.
“Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi Covid-19, berhasil kita. Dan kita mampu,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai skema penghematan akan dibahas lebih lanjut guna menjaga stabilitas fiskal dan mencegah defisit anggaran membengkak akibat tekanan harga energi global.
