SAMARINDA, Rilismedia.co — Proyek Terowongan Samarinda yang secara konstruksi telah rampung hingga kini belum juga dibuka untuk umum. Di tengah penantian masyarakat, DPRD Kota Samarinda mengungkap masih adanya proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya selesai, khususnya di kawasan atas terowongan.
Temuan tersebut diperoleh Komisi III DPRD Samarinda usai melakukan inspeksi lapangan. Sejumlah bidang lahan diketahui masih berada dalam tahap penyelesaian, termasuk proses kompensasi kepada pemilik.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah kota telah mengakui bahwa tahapan pembebasan lahan masih berjalan dan belum seluruhnya tuntas.
“Masih ada beberapa titik di bagian atas yang prosesnya belum selesai. Saat ini sedang ditangani oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Ia menegaskan, secara teknis pembangunan terowongan tidak mengalami kendala berarti. Infrastruktur utama telah selesai dan dinilai siap digunakan. Namun demikian, penyelesaian aspek nonteknis tetap menjadi bagian penting sebelum operasional dilakukan.
“Kalau dari sisi konstruksi tidak ada persoalan. Tapi kita ingin semua aspek, termasuk administrasi dan pembebasan lahan, benar-benar selesai sebelum dibuka,” katanya.
Sorotan terhadap status lahan sempat menguat setelah munculnya spanduk bertuliskan “Tanah Dijual” di kawasan Jalan Kakap, yang berada di sekitar proyek. Keberadaan spanduk tersebut memicu pertanyaan publik terkait kepastian kepemilikan dan penyelesaian lahan terdampak.
DPRD pun meminta pemerintah kota mempercepat proses yang masih berjalan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Kejelasan status lahan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur tersebut.
“Kami berharap saat terowongan mulai difungsikan, seluruh persoalan, baik teknis maupun nonteknis, sudah clear dan tidak menyisakan masalah,” tegas Rohim.
Di sisi lain, masyarakat saat ini masih menunggu kepastian jadwal operasional terowongan yang digadang-gadang akan menjadi solusi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas di Kota Samarinda.
Namun hingga kini, pemerintah kota belum memberikan kepastian resmi terkait waktu pembukaan akses tersebut.
