Rilismedia.co Kukar – Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025 dibuka Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono pada Jumat (14/3/25) di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati setempat.
Kegiatan ini juga dihadiri Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala beserta jajaran Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan juga undangan lainnya.
Forum Lintas Perangkat Daerah sebagai amanah permendagri No. 86 tahun 2017 merupakan wadah koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.
Forum ini dilakukan sebagai bagian dari tahapan perencanaan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Sekda Sunggono menegaskan supaya forum tersebut konsen pada upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Diantaranya melakukan evaluasi Perda yang tak berjalan dengan baik misalkan Perda rumah walet.
Selanjutnya mengoptimalkan potensi pendapatan di berbagai sektor. Memaksimalkan aset daerah yang ada supaya bisa memberi kontribusi untuk PAD serta merealisasikan pungutan PBB dengan baik.
Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Kukar pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan-Migas yang akan berkurang serta suatu saat akan habis.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” ujarnya.
Tujuan utama forum ini diantaranya melakukan sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah dapat saling mendukung serta tak tumpang tindih.
Tujuan lainnya yakni :
- Menjaring Aspirasi dan Masukan
- Mengakomodasi kebutuhan maupun usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
- Menyelaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- Menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- Mencegah duplikasi anggaran dan memaksimalkan penggunaan sumber daya.
- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
- Memberikan ruang pada seluruh perangkat daerah untuk melaporkan capaian serta tantangan dalam pelaksanaan program
- Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta berbasis hasil (performance-based budgeting).
- Memperkuat Kolaborasi Antar OPD
- Menyatukan visi dan misi setiap OPD supaya bekerja di satu tujuan pembangunan daerah.
- Mempermudah koordinasi untuk penyelesaian masalah lintas sektor, misalkan kemiskinan, pengangguran, maupun ketimpangan pembangunan.
Pada Forum ini berbagai unsur, seperti OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan perwakilan masyarakat juga diharapkan dapat memberi masukan, kritik serta saran pada rancangan awal rencana kerja/ Renja Perangkat Daerah.
Output utama yang diharapkan bisa dihasilkan dari kegiatan ini yakni Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, Berita Acara dan Rekomendasi Forum yang meliputi hasil diskusi, usulan, dan keputusan yang diambil.
Dari diskusi ini, diharapkan munvul rencana aksi tindak lanjut untuk memastikan implementasi hasil forum berlangsung dengan baik.
Muaranya Penyusunan program berbasis data, kebutuhan masyarakat yang sudah terverifikasi, serta Identifikasi kendala pada pelaksanaan program sebelumnya dan solusi yang bisa diterapkan, dapat tertuang di dokumen perencanaan masing masing perangkat daerah.
“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan Sinergi dan perkuat Komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” ujarnya.
