SAMARINDA, Rilismedia.co — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat di Samarinda mulai diarahkan tidak sekadar pada urusan kios, kebersihan, dan tata kelola pasar.
DPRD Samarinda ingin regulasi tersebut menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana pedagang bisa bertahan, mengelola uang hasil dagang, hingga memperoleh akses modal untuk mengembangkan usahanya.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai pedagang pasar rakyat membutuhkan dukungan yang lebih dekat dari lembaga keuangan, termasuk perbankan milik daerah.
Menurut dia, akses layanan perbankan masih perlu diperluas agar pedagang tidak hanya menjadi objek penataan pasar, tetapi memiliki peluang memperkuat kapasitas ekonominya.
“Pedagang jangan hanya kita tata tempat jualannya. Mereka juga harus kita bantu supaya punya akses ke layanan keuangan dan bisa mengembangkan usahanya,” kata Viktor.
Salah satu skema yang didorong adalah layanan perbankan dengan sistem jemput bola. Bank Samarinda, menurut Viktor, dapat lebih aktif mendatangi pasar dan menawarkan layanan langsung kepada pedagang.
“Bank Samarinda harus lebih aktif turun ke pasar. Datangi pedagang, bantu mereka membuka rekening, membangun kebiasaan menabung, sekaligus mengenalkan layanan yang bisa mendukung usaha mereka,” ujarnya.
Menurut Viktor, rekening perbankan bukan semata tempat menyimpan uang. Bagi pedagang kecil, riwayat transaksi dan pengelolaan keuangan yang tertib dapat menjadi bagian penting ketika mereka membutuhkan akses pembiayaan.
Persoalan modal selama ini menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha kecil. Ketika akses terhadap lembaga keuangan formal terbatas, pedagang berpotensi mencari sumber pembiayaan lain yang belum tentu sesuai dengan kemampuan mereka.
Karena itu, Viktor meminta literasi keuangan berjalan bersamaan dengan perluasan akses perbankan.
Ia juga mengajak pedagang tidak ragu menggunakan layanan perbankan resmi. Menurutnya, keberadaan lembaga keuangan daerah dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat ekonomi pelaku usaha di pasar rakyat.
“Pedagang tidak perlu khawatir menggunakan layanan perbankan resmi. Bank Samarinda merupakan lembaga resmi dan berada dalam pengawasan OJK. Yang penting, masyarakat juga memahami produk dan kewajibannya sebelum mengambil layanan pembiayaan,” katanya.
Bagi DPRD, persoalan pasar rakyat tidak selesai hanya ketika pedagang mendapatkan tempat berjualan yang layak.
Pasar merupakan ruang ekonomi. Di dalamnya terdapat pedagang, pembeli, pemasok, hingga perputaran uang yang menopang kehidupan banyak keluarga. Karena itu, regulasi pasar dinilai perlu melihat pedagang sebagai pelaku ekonomi yang harus diberdayakan.
Viktor mengatakan aspek tersebut perlu masuk dalam pembahasan Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Regulasi baru diharapkan mampu menciptakan pasar yang tertib sekaligus memberikan ruang bagi pedagang untuk tumbuh.
“Kalau kita bicara pemberdayaan, jangan berhenti pada bagaimana pasar itu tertata. Pedagangnya juga harus naik kelas. Mereka perlu didukung dari sisi kemampuan usaha, pengelolaan keuangan dan akses permodalan,” tuturnya.
Keterlibatan perbankan daerah pun diharapkan tidak bersifat seremonial. Program pendampingan harus benar-benar menyentuh pedagang, termasuk mereka yang selama ini belum terbiasa menggunakan layanan perbankan.
DPRD mendorong adanya pola pendampingan yang berkelanjutan sehingga pedagang tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga memahami cara mengelola arus kas, menabung dan menggunakan pembiayaan secara sehat.
Dengan pendekatan itu, Raperda pasar rakyat diharapkan tidak hanya menghasilkan aturan mengenai bagaimana pasar dikelola pemerintah. Lebih jauh, regulasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan di dalamnya.
“Pasar rakyat itu bukan hanya soal bangunan dan tempat jualan. Di sana ada kehidupan ekonomi masyarakat. Kalau pedagangnya kuat, pasar juga akan lebih kuat,” pungkas Viktor.
