Ketua Komisi II DPRD Samarinda Soroti Pembangunan Lewat Perspektif Trisakti Bung Karno

SAMARINDA, Rilismedia.co — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai arah pembangunan Kota Samarinda perlu ditinjau kembali melalui perspektif konsep Trisakti yang digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Memahami Konsep Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar pada Minggu (21/6/2026) di Sekretariat DPW PDI Perjuangan Kalimantan Timur.

Menurut Iswandi, konsep Trisakti yang menekankan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan, sangat relevan jika diimplementasikan oleh para kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

“Sebenarnya Trisakti Bung Karno kalau diimplementasikan oleh para pemimpin, sebesar-besarnya manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyusunan anggaran dan arah pembangunan daerah.

“Mungkin sama sekali belum menjadi parameter dalam penyusunan APBD, kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan dan hal-hal lain,” katanya.

Iswandi menjelaskan, dalam diskusi tersebut juga mengemuka pentingnya menjadikan konsep Trisakti sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kebudayaan.

“Kalau kita buat perencanaan APBD, perencanaan pembangunan, perencanaan sosial dan kebudayaan dengan mengacu pada Trisakti, sebenarnya itu sangat bagus,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa sejumlah program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda telah menunjukkan hasil positif. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.

“Ada hal yang sudah bagus dilaksanakan oleh pemerintah kota, ada juga yang jauh dari harapan,” ungkapnya.

Ia pun mempertanyakan apakah sejumlah proyek pembangunan yang telah berjalan benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat atau sekadar mengatasnamakan kepentingan rakyat.

“Apakah pembangunan yang selama ini dilakukan seperti Pasar Pagi, terowongan, Teras Samarinda itu benar keinginan rakyat atau atas nama rakyat? Itu bisa dinilai sendiri,” pungkasnya.

Pos terkait