Samarinda, Rilismedia.co — Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong seluruh perbankan yang beroperasi di daerah itu untuk meningkatkan kontribusi nyata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dalam mendukung pembangunan dan penataan kota.
Dorongan tersebut disampaikan usai DPRD memanggil sejumlah pimpinan bank, baik milik negara maupun swasta, guna membahas peran sektor perbankan dalam pembangunan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kontribusi bank nasional masih belum sebanding dengan peran mereka dalam menghimpun dana dari masyarakat Samarinda.
“Kami ingin kehadiran perbankan tidak hanya sebatas aktivitas bisnis. Harus ada kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan kota,” ujarnya, Selasa (5/5).
Ia mengungkapkan adanya ketimpangan kontribusi antara bank daerah dan bank nasional. Menurutnya, sejumlah bank besar masih terkesan pasif dalam menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Sebaliknya, ia mengapresiasi langkah Bank Kaltimtara yang dinilai telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program CSR.
“Jangan sampai mereka hanya mengambil keuntungan dari perputaran dana masyarakat, tetapi minim kontribusi saat bicara pembangunan daerah,” tegasnya.
Iswandi menyebut, partisipasi aktif perbankan sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi wajah kota tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu skema yang ditawarkan adalah keterlibatan bank dalam proyek strategis pemerintah, seperti penataan kawasan Teras Samarinda.
Menurutnya, bank dapat mengambil peran langsung dengan membangun fasilitas tertentu, seperti taman, monumen, atau segmen kawasan yang bisa sekaligus menjadi sarana branding perusahaan.
“Silakan ambil bagian dalam pembangunan segmen tertentu. Kota jadi lebih tertata, masyarakat menikmati hasilnya, dan perusahaan juga mendapat nilai promosi,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika setiap bank berkontribusi pada satu fasilitas ikonik, maka percepatan pembangunan kota akan jauh lebih optimal dibanding hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
“Dengan begitu, APBD bisa dialihkan ke sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan yang juga sangat penting,” tambahnya.
Komisi II DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal hasil pertemuan tersebut agar tidak berhenti pada tataran wacana.
“Kami ingin ada realisasi nyata di lapangan. Bukan sekadar diskusi, tapi benar-benar ada pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat,” pungkas Iswandi.
