Kutai Timur, Rilismedia.co — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat agenda pembangunan inklusif melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), bertema “Mewujudkan Anggaran Daerah yang Responsif Gender untuk Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan”.
Kegiatan berlangsung di Hotel Royal Victoria, Rabu (19/11/2025), dengan melibatkan perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
FGD ini menjadi ruang strategis, untuk memperdalam pemahaman seluruh OPD terkait urgensi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan penguatan konsep terkait gender budgeting, serta relevansinya dalam menciptakan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Sejumlah narasumber memaparkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian fisik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menyentuh kelompok rentan.
Anggaran Responsif Gender (ARG) dipandang sebagai instrumen penting untuk menghilangkan ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.
Melalui diskusi terarah, OPD diajak meninjau kembali perencanaan program agar tidak hanya memenuhi kebutuhan umum, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung bagi kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.
Para peserta juga didorong memahami analisis gender, sebagai dasar penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement(GBS), dua instrumen kunci dalam implementasi ARG.
Kepala DPPPA Kutai Timur, Idham Chalid, menegaskan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan keadilan dalam proses pembangunan.
Ia menyampaikan bahwa Kutai Timur tidak ingin sekadar memenuhi regulasi, tetapi benar-benar menjadikan perspektif gender sebagai bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
“Pengarusutamaan gender bukan tugas satu OPD saja, tetapi kerja bersama. Dengan memahami ARG, kita memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat yang adil, inklusif, dan menjawab kebutuhan semua warga tanpa terkecuali,” jelasnya.
“FGD ini Kami dorong agar OPD semakin matang mengintegrasikan analisis gender, dalam program masing-masing sehingga pembangunan Kutim benar-benar berpihak pada kelompok rentan,” ujar Idham.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen DPPPA Kutim untuk terus melakukan pendampingan lintas sektor.
“Kami berharap setelah forum ini, seluruh OPD semakin siap melaksanakan anggaran responsif gender secara konsisten. Inilah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” tutupnya. (Adv-Diskominfo Kutim/Syaif)
