TENGGARONG, Rilismedia.co – Kemampuan fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diperkirakan menyusut hingga hampir separuh dalam kurun dua tahun. Dari APBD sekitar Rp12,5 triliun pada 2025, anggaran daerah diproyeksikan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun pada 2027.
Penurunan tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengubah strategi pengelolaan anggaran agar program pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini berbeda dari asumsi awal ketika program Kukar Idaman Terbaik disusun. Perencanaan sebelumnya mengacu pada tren APBD dalam tiga tahun terakhir yang relatif besar.
Pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp14 triliun pada 2024, kemudian berada di kisaran Rp12,5 triliun pada 2025.
Namun, setelah pemerintahan berjalan, kemampuan anggaran daerah mengalami kontraksi signifikan.
“Setelah kita menjabat ternyata ada penurunan dari APBD kita, kemarin di angka Rp7,9 triliun dan tahun depan prediksi kita di angka Rp5,9 triliun sampai Rp6,1 triliun,” ujar Aulia saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Jumat (6/11).
Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya penurunan pendapatan, tetapi bagaimana pemerintah mengatur belanja daerah agar kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan tetap terpenuhi tanpa mengorbankan pembangunan.
Salah satu komponen belanja yang sulit dihindari adalah belanja pegawai. Pemkab Kukar saat ini mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK.
Dengan kondisi tersebut, ruang penyesuaian anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja operasional. Komponen ini meliputi kebutuhan listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai pengeluaran penunjang aktivitas pemerintahan.
Aulia menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar berhasil melakukan efisiensi cukup besar terhadap komponen belanja tersebut.
Jika pada 2023 hingga 2025 belanja operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 angkanya diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp400 miliar.
“Artinya, terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar dari perspektif operasional cost,” jelasnya.
Penghematan tersebut menjadi salah satu strategi Pemkab Kukar untuk menjaga ruang fiskal. Dengan menekan pengeluaran rutin yang masih dapat dirasionalisasi, pemerintah berharap anggaran yang tersedia bisa lebih diarahkan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Aulia mengakui, perubahan kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Selama ini, Kukar dikenal sebagai daerah dengan kapasitas anggaran besar sehingga muncul anggapan bahwa pemerintah daerah selalu memiliki ketersediaan dana yang memadai.
“Orang tahunya namanya Kukar itu ada terus duitnya. Orang enggak tahu bahwa hari ini terjadi kontraksi yang sangat luar biasa terhadap pembiayaan kita,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Aulia turut mengungkap hasil evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil yang disampaikannya, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 64 persen.
Sementara persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan untuk mengidentifikasi aspek pelayanan dan pembangunan yang masih perlu diperbaiki. Pemerintah tidak ingin menjadikan angka tersebut sebagai alasan untuk menyalahkan pihak tertentu.
“Kita berusaha meramu apa yang mendasari sehingga masyarakat belum terlalu puas dengan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Aulia juga menilai persepsi masyarakat terhadap pembangunan masih banyak bertumpu pada hasil fisik yang mudah terlihat, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan gedung.
Padahal, Kukar memiliki infrastruktur dengan cakupan wilayah yang luas. Kondisi tersebut menuntut anggaran pemeliharaan yang tidak sedikit, termasuk untuk menangani kerusakan dan titik-titik longsor.
Ia mencontohkan, penanganan sejumlah titik longsor diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
Menurutnya, pekerjaan pemeliharaan infrastruktur juga merupakan bagian dari pembangunan. Meski tidak selalu menghasilkan fasilitas baru, pemeliharaan diperlukan agar infrastruktur yang sudah tersedia tetap berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di tengah proyeksi penurunan APBD, Pemkab Kukar kini dihadapkan pada pekerjaan menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, kebutuhan operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan keberlanjutan program pembangunan.
Efisiensi anggaran pun menjadi salah satu instrumen yang diandalkan pemerintah daerah untuk mempertahankan pelayanan publik sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
