TENGGARONG, rilismedia.co — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ingin memperluas manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperhatikan kebutuhan gizi sejak sebelum seorang anak dilahirkan. Langkah ini ditempuh agar penanganan masalah gizi tidak hanya berfokus pada anak usia sekolah, tetapi juga menyentuh kelompok yang menentukan kualitas tumbuh kembang sejak awal kehidupan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai, pemenuhan gizi anak perlu dimulai sejak masa kehamilan, dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun. Karena itu, pemerintah daerah berupaya melengkapi pelaksanaan MBG dengan intervensi bagi remaja putri, ibu hamil, dan anak di bawah dua tahun atau baduta.
Aulia menilai, pendekatan tersebut penting karena persoalan gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan makanan ketika anak sudah memasuki bangku sekolah.
“Kalau kita ingin memperbaiki kualitas gizi anak, penanganannya harus dimulai jauh sebelum mereka masuk sekolah. Kebutuhan ibu selama kehamilan, kondisi anak sejak lahir, hingga pemenuhan gizi pada usia dini harus menjadi satu rangkaian yang tidak terputus,” ujar Aulia di Samarinda, Sabtu (10/10).
Menurutnya, program MBG yang dijalankan pemerintah pusat merupakan langkah positif untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pemerintah daerah tetap perlu melihat bagian lain yang membutuhkan perhatian agar upaya perbaikan gizi dapat berjalan lebih menyeluruh.
“Kami melihat program MBG sudah memberikan perhatian penting terhadap pemenuhan gizi. Di Kukar, kami ingin melengkapinya dengan memperkuat intervensi sejak awal kehidupan, sehingga persoalan gizi bisa ditangani sebelum berdampak pada pertumbuhan anak,” katanya.
Pendekatan yang didorong Pemkab Kukar berkaitan dengan konsep 1.000 hari pertama kehidupan, yakni periode sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Periode ini penting karena pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung pesat, termasuk perkembangan otak dan pembentukan fondasi kesehatan jangka panjang.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya pemenuhan gizi ibu selama kehamilan, pemberian ASI, serta makanan pendamping ASI yang memadai untuk mendukung pertumbuhan anak. Intervensi pada periode awal kehidupan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mencegah kekurangan gizi dan gangguan pertumbuhan.
Artinya, upaya perbaikan gizi tidak cukup hanya mengandalkan pemberian makanan kepada anak usia sekolah. Kesehatan ibu, kecukupan gizi selama kehamilan, dan pola pemberian makan pada bayi juga perlu diperhatikan.
Aulia menilai, memperbaiki kondisi gizi ketika anak sudah memasuki usia sekolah berarti pemerintah berhadapan dengan persoalan yang sebagian prosesnya telah berlangsung sejak masa awal kehidupan.
“Periode penting itu dimulai sejak anak masih dalam kandungan sampai berusia dua tahun. Karena itu, kita perlu membenahi kebutuhan gizi dari hulunya, termasuk memastikan ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan perhatian yang memadai,” ujarnya.
Pemkab Kukar juga menilai penanganan masalah gizi perlu melibatkan kelompok usia yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda pula.
Remaja putri, misalnya, membutuhkan perhatian terhadap status gizi dan kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan. Sementara ibu hamil memerlukan pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai, dan bayi serta anak di bawah dua tahun membutuhkan pemantauan tumbuh kembang secara berkala.
Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, hingga setelah anak dilahirkan.
Intervensi gizi spesifik mencakup upaya yang berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan dan pemenuhan gizi. Adapun intervensi sensitif meliputi faktor pendukung, seperti akses air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan edukasi masyarakat.
Dengan demikian, program pemenuhan gizi perlu berjalan beriringan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, edukasi keluarga, serta pemantauan pertumbuhan.
Bagi Kukar, perluasan sasaran program diharapkan membuat penanganan gizi tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi rangkaian pelayanan yang berkesinambungan.
Pemkab Kukar memasukkan program makan bergizi gratis sebagai salah satu dari 17 program dedikasi dalam visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
Aulia menyebut, penyempurnaan program gizi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga memberikan perhatian kepada kelompok lanjut usia agar tetap sehat dan produktif.
“Kami ingin program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai kelompok umur. Bukan hanya anak-anak, tetapi juga kelompok lanjut usia agar mereka tetap sehat, aktif, dan memiliki kualitas hidup yang baik,” kata Aulia.
Meski demikian, perluasan program membutuhkan perencanaan yang jelas agar sasaran penerima manfaat, bentuk intervensi, dan sumber pembiayaannya dapat ditentukan secara tepat.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan program yang berjalan tidak tumpang tindih dengan layanan kesehatan dan bantuan gizi yang telah tersedia.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penerima makanan, tetapi juga oleh perbaikan status gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta kemampuan mencegah masalah gizi sejak dini.
Bagi Kukar, memperluas perhatian dari anak usia sekolah hingga ibu hamil dan balita menjadi upaya membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak awal kehidupan. Tantangan berikutnya adalah memastikan intervensi tersebut berjalan konsisten dan menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
