SAMARINDA, Rilismedia.co — Efisiensi anggaran Pemerintah Kota Samarinda pada 2026 mulai menyentuh layanan yang selama ini menjadi tumpuan warga berpenghasilan rendah. Program keluarga berencana (KB) gratis yang difasilitasi pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) kini tidak lagi berjalan.
Penghentian tersebut terjadi ketika kebutuhan masyarakat terhadap layanan kontrasepsi gratis masih cukup tinggi. Sejumlah warga kurang mampu sebelumnya mendapat fasilitas pelayanan melalui kerja sama DP2KB dengan rumah sakit, termasuk bantuan biaya perjalanan bagi peserta dari wilayah yang jauh.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan persoalan itu bermula dari pengetatan anggaran DP2KB. Setelah dilakukan efisiensi, anggaran dinas tersebut disebut tersisa sekitar Rp10 miliar.
“Efisiensi membuat ruang DP2KB semakin terbatas. Akibatnya, layanan KB gratis yang sebelumnya bisa diberikan kepada masyarakat sekarang tidak dapat lagi dibiayai,” ujar Riska.
Bagi Riska, persoalannya bukan sekadar berhentinya satu program. DP2KB memiliki tanggung jawab yang cukup lebar dalam urusan kependudukan dan keluarga. Selain pelayanan KB, dinas tersebut menangani pembinaan keluarga, Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh, hingga program percepatan penurunan stunting.
Ketika anggaran harus dipangkas, berbagai program itu berhadapan dengan kebutuhan pembiayaan yang sama. Layanan KB gratis menjadi salah satu yang terdampak.
Sebelumnya, fasilitas tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi memadai untuk membayar pelayanan KB. Pemerintah tidak hanya menanggung biaya pelayanan, tetapi juga memberikan dukungan perjalanan bagi sebagian peserta.
Kini, DP2KB mencoba mencari jalan lain agar layanan tetap dapat berjalan. Salah satu opsi yang ditempuh ialah menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR serta organisasi profesi.
Tetapi skema tersebut dinilai rapuh jika dijadikan sumber pembiayaan utama. Riska mengatakan perusahaan juga menghadapi banyak permintaan program sosial dari organisasi pemerintah maupun masyarakat.
“CSR memang bisa membantu, tetapi tidak bisa terus dijadikan sandaran. Perusahaan juga punya banyak sektor lain yang harus mereka dukung,” kata dia.
Karena itu, DPRD Samarinda mulai menyiapkan alternatif dukungan melalui anggaran politik anggota dewan. Komisi IV berencana menyisihkan sebagian pokok-pokok pikiran untuk membantu program di DP2KB.
Riska menyebut sekitar Rp1,5 miliar dari pokok-pokok pikirannya akan diarahkan untuk mendukung program DP2KB.
“Untuk program di DP2KB, sekitar Rp1,5 miliar saya titipkan,” ujarnya.
Dukungan tersebut diharapkan tidak sekadar menghidupkan kembali layanan KB gratis, tetapi memberi kepastian bahwa program yang menyasar warga kurang mampu tidak sepenuhnya bergantung pada CSR.
Sebab, ketika sumber pembiayaan utama terputus, masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas menjadi kelompok pertama yang kehilangan pilihan.
Di titik itulah efisiensi anggaran menghadirkan persoalan lain: bagaimana pemerintah tetap menghemat belanja tanpa memangkas layanan yang justru dibutuhkan warga yang paling sedikit memiliki kemampuan untuk membayar secara mandiri.
