SAMARINDA, Rilismedia.co — Persoalan penerimaan siswa baru kembali menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai di Kota Samarinda. Di tengah keluhan masyarakat yang terus berdatangan, DPRD menilai akar masalah bukan semata pada teknis seleksi, melainkan ketidaksiapan sistem pendidikan itu sendiri.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, melihat pola yang berulang setiap tahun: aturan berubah, protes tetap muncul. Bedanya, kata dia, tekanan justru paling besar dirasakan pemerintah daerah yang berada di garis depan menghadapi warga.
“Setiap hari ada saja yang datang mengadu. Sistemnya dari pusat, tapi daerah yang harus menjelaskan ke masyarakat,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ia menilai skema dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), baik jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi belum sepenuhnya menjawab realitas di lapangan. Dalam praktiknya, tidak sedikit warga yang justru terhambat oleh syarat administratif.
Anhar mencontohkan satu kasus: seorang warga yang telah lama menetap di Samarinda, namun anaknya tidak bisa mengakses jalur domisili karena Kartu Keluarga yang digunakan belum memenuhi ketentuan waktu. Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan adanya jarak antara regulasi dan situasi riil masyarakat.
Di mata Anhar, persoalan tersebut tidak akan selesai hanya dengan memperbaiki mekanisme seleksi. Ia mendorong pemerintah untuk kembali pada hal yang lebih mendasar: ketersediaan fasilitas pendidikan.
“Kalau daya tampung cukup, polemik ini tidak akan berulang. Masalahnya sekarang, sekolah dan ruang belajar kita belum merata,” katanya.
Sejumlah kawasan seperti Handil Bakti, Simpang Pasir, Bukuan, hingga Rawa Makmur disebutnya masih minim akses pendidikan. Di wilayah-wilayah itu, siswa kerap harus menempuh jarak lebih jauh untuk bersekolah.
Karena itu, ia menilai langkah paling logis adalah memperbanyak sekolah, ruang kelas, serta tenaga pengajar, bukan sekadar merombak aturan penerimaan setiap tahun.
